MKD Segera Rapat Konsultasi Bahas Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kedua kiri), Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (Kedua kanan), Kahar Muzakir (kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) saat memimpin sidang etik putusan MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ekspresi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kedua kiri), Wakil Ketua MKD Junimart Girsang (Kedua kanan), Kahar Muzakir (kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) saat memimpin sidang etik putusan MKD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Maman Imanulhaq, menyebutkan rapat dengar pendapat anggota MKD mengenai kasus Setya Novanto akan digelar dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan besok, lusa, ya, secepatnya lah. Saya akan usul secepatnya," ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2017.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa juga membantah anggapan bahwa MKD tidak tanggap dan tegas dalam menangani kasus yang tengah menjerat ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

    Baca juga: Sejumlah Partai Desak MKD Sidangkan Setya Novanto

    "Dari mulai tanggal 16 (November), kami MKD melakukan rapat dan kami di dalamnya mendiskusikan bagaimana status Setya Novanto ketika sudah menjadi tersangka, bahkan hari ini menjadi tahanan KPK," katanya.

    Selasa pekan lalu, MKD mengagendakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. Ketua MKD Sufmi Dasco menyatakan rapat konsultasi diperlukan karena menyangkut posisi pemimpin DPR. Namun rapat itu batal karena empat fraksi absen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

    Terkait dengan penundaan rapat konsultasi yang sudah beberapa kali diagendakan, Maman menyebut hal itu sebenarnya menyalahi aturan. Sebab, kata Maman, konsultasi dengan fraksi-fraksi hanya boleh dilakukan pimpinan DPR, sementara MKD tidak berwenang melakukan hal tersebut.

    "Karena MKD isinya orang-orang dari fraksi-fraksi, dan seharusnya pendapat anggota-anggota MKD itu yang didengarkan," ucap anggota Komisi VIII itu.

    Maman mengakui tujuan Ketua MKD mengadakan konsultasi tersebut tepat, yakni mendengarkan pandangan atas realitas kasus Setya. Namun, menurutnya, mekanismenya bermasalah. "Istilahnya saja, padahal sebenarnya tujuannya benar, yaitu untuk mendengarkan masukan-masukan dari fraksi," tuturnya.

    Karena itu, kata dia, rapat tersebut hanya akan mendengarkan pendapat anggota MKD mengenai nasib Setya Novanto. "Kita hanya ingin mendengarkan dari anggota-anggota MKD yang merupakan representasi dari fraksi," katanya.

    TIKA AZARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.