Senin, 10 Desember 2018

Djarot Saiful Hidayat Jadi Plt Ketua DPD PDIP Kalimantan Timur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • DPD PDI Perjuangan Kaltim gelar konferensi pers terkait resminya Djarot Saiful Hidayat menjadi Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim. Istimewa

    DPD PDI Perjuangan Kaltim gelar konferensi pers terkait resminya Djarot Saiful Hidayat menjadi Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim. Istimewa

    TEMPO.CO, Samarinda - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Kalimantan Timur Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, ia menjabat hingga pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018 rampung.

    "Saya hanya Plt sampai pilgub (Kalimantan Timur) selesai," katanya, Selasa, 28 November 2017.

    Baca juga: Pesan Terakhir Djarot Saiful Hidayat untuk Saefullah

    Terkait dengan langkah partai dalam pilgub Kalimantan Timur 2018, Djarot menyerahkannya kepada DPP PDIP. Ia juga mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan pengurus DPD PDIP Kalimantan Timur.

    "Makanya kita pantau dan ikuti, dan Mba Ananda (Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Timur) nanti akan mengkonsolidasi partai," ujarnya.

    Djarot menjelaskan, kriteria calon gubernur yang baik untuk diusung di Kalimantan Timur ialah sosok yang bisa memajukan provinsi itu dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan akibat eksploitasi yang dilakukan.

    Djarot mengatakan masyarakat Kalimantan Timur sangat beragam dan menghargai kebinekaan. Ia berharap PDIP Kalimantan Timur bisa memantapkan diri menghadapi pilgub pada 2018.

    "Acara persiapan partai terutama untuk persiapan saksi sehingga bisa mengawal pilkada Kaltim. Rencananya, pertengahan Desember, calon akan kami sampaikan. Sekarang lagi siapkan infrastruktur dulu, kayak saksi, pelatihan datanya," ucap Djarot Saiful Hidayat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.