Airlangga Hartarto Kantongi Izin Jokowi untuk Jadi Ketum Golkar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto (kiri), dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham. Foto/TEMPO/Johannes P. Christo (krii), Tempo/Iqbal Lubis

    Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto (kiri), dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar Idrus Marham. Foto/TEMPO/Johannes P. Christo (krii), Tempo/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian, yang juga menjabat Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membenarkan, tiga hari lalu, dia sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

    "Tiga hari yang lalu, saya menemui beliau itu untuk meminta izin terkait dengan kondisi Partai Golkar sekarang. Saya minta izin untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar," katanya setelah menyampaikan keynote speech dalam fokus group discussion dengan tema "Membangun Industri Nasional Berkelanjutan" di Ruang Sumba, Hotel Borobudur, Senin, 27 November 2017.

    Baca juga: Ketua DPD Golkar DKI: Airlangga Cocok dengan Generasi Milenial

    Airlangga merupakan kandidat kuat untuk menggantikan Setya Novanto, yang sekarang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai Ketua Umum Golkar.

    Dia juga menjelaskan, Presiden mengizinkan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. "Saya dibolehkan untuk ikut karena saya akan membantu beliau. Jadi saya meminta dukungan dari beliau", ucapnya.

    Airlangga Hartarto optimistis akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, tapi dia mengembalikan hal itu kepada pengurus di pusat dan daerah. Sebab, menurutnya, pengurus dan para kaderlah yang menentukan.

    Baca juga: Airlangga Hartarto Janji Naikkan Lagi Elektabilitas Golkar

    Hingga saat ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar belum mengagendakan musyawarah nasional luar biasa sebagai wadah untuk mencari pengganti Setya. Pemimpin Golkar saat ini dipegang pelaksana tugas Ketua Umum, Idrus Marham.

    MOH. KHORY ALFARIZI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.