Minggu, 22 September 2019

Nasib Setya Novanto di DPR, Begini Pendapat 9 Fraksi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang pada Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 November 2017. Setya menghilang saat didatangi petugas KPK ke rumahnya kemarin malam. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pembukaan masa sidang pada Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 November 2017. Setya menghilang saat didatangi petugas KPK ke rumahnya kemarin malam. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta- Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR mulai goyah. Mayoritas fraksi mendesak Ketua Umum Golkar itu untuk mengundurkan diri demi .

    Majelis Kehormatan Dewan pun merespon hal tersebut dengan menyelenggarakan rapat bersama para ketua fraksi. Namun rapat tersebut urung digelar karena tak semua ketua fraksi bisa hadir kemarin. Namun, sejumlah anggota dewan telah menyuarakan pendapatnya.

    Baca: Setya Novanto Kirim Surat ke DPR Minta Tidak Dilengserkan

    Berikut beberapa di antaranya:

    - Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Plate
    "Untuk kepentingan DPR, Setya lebih baik mundur dan fokus pada masalah pribadinya."

    - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa
    "Ada dua opsi. Setya mundur dengan kesadaran sendiri atau tetap bertahan tapi mendegradasi DPR, busuk kan citranya."

    - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq
    "Keputusan mundur-tidaknya tergantung Setya dan Golkar. Tapi saya akan usulkan desakan agar Setya mundur."

    - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto
    "Posisi Setya harus diganti."

    - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil
    "Kasus Setya belum berstatus tetap. Semua orang harus bersabar."

    - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani
    "Kami harus mendapatkan kejelasan dulu dari Fraksi Golkar. Kalau bersalah, ya harus mundur."

    - Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Syarifuddin Sudding
    "Lebih baik mundur dan urus masalah pribadi. Dengarkan suara masyarakat yang meminta mundur."

    - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo
    "Dengarkan suara masyarakat. Demokrat ikut sikap masyarakat."

    - Wakil Ketua Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno
    "Masalah ini menjadi perhatian masyarakat. Kami serahkan ke Partai Golkar."

    Baca: Belum Ada Restu, Bambang Soesatyo Emoh Gantikan Setya Novanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.