Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PDIP Sebut Gatot Nurmantyo Punya Hasrat Politik

Reporter

image-gnews
Komisi I DPR Charles Honoris. dok.TEMPO
Komisi I DPR Charles Honoris. dok.TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI saat ini memiliki pertimbangan khusus. Sebab, kata dia, Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo, telah banyak melakukan hal yang berbau politis.

"Ini (pergantian Panglima TNI) biasa sebenarnya, tetapi menjadi tidak biasa ketika kita punya Panglima TNI seperti Gatot yang kelihatannya punya hasrat politik," ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 18 November 2017.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Charles Honoris: Ini Krusial

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi melakukan proses penggantian Panglima TNI dari sekarang.

Menurut Charles, Gatot sebagai Panglima TNI memperlihatkan bahwa dia punya hasrat politik untuk maju pada pemilihan presiden 2019. Hal ini, kata dia, terlihat dari hal-hal berbau politis yang dilakukan Gatot dalam beberapa bulan terakhir. "Memang sudah ada beberapa parpol yang terbuka mengadang-gadang Gatot untuk maju di pilpres 2019," ucapnya.

Charles menilai dalam beberapa waktu terakhir, Gatot sebagai Panglima TNI aktif dalam berbagai forum politik. Sehingga, kata dia, ada hasrat tersendiri dari TNI untuk kembali ke ranah politik. "Sehingga agak sulit untuk dibantah melihat posisi Panglima Gatot seperti itu," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam hal ini, Charles berpendapat ada hasrat TNI untuk kembali berpolitik, walaupun bukan merupakan keinginan institusi. Hal ini, kata dia, dikarenakan sikap Panglima TNI. "Sehingga institusi ini terbawa untuk menjalankan kegiatan di luar ranahnya," tuturnya.

Charles menilai tidak ada salahnya bagi Presiden Jokowi untuk mengganti Panglima TNI dari sekarang. Sebab, kata dia, agar nantinya Panglima TNI yang baru dapat berfokus pada tujuan-tujuan pertahanan. "Dan Pak Gatot bisa berfokus mencapai cita-cita di dunia politik," ujarnya.

Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden

Di sisi lain, Charles berpendapat pergantian Panglima TNI bisa dilakukan segera karena merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini, kata dia, juga karena Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa persiapan pensiun. "Jadi biasanya menjelang masa enam bulan sebelum pensiun itu sudah bisa diganti Panglima TNI, dan itu suatu hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Charles juga menjelaskan pergantian Panglima TNI ini tetap menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurut dia, PDI Perjuangan akan mendukung penuh apa saja yang dikerjakan oleh Jokowi. "Kita kembalikan kepada presiden, nyamannya dengan siapa, yang pasti (Panglima TNI baru) harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lainnya, tidak membuat kegaduhan, dan profesional," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

6 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

6 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

10 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

10 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

11 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

12 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

14 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

14 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

17 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.


Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

20 hari lalu

Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Berdasarkan LHKPN 2022, Tonny memiliki harta kekayaan sebesar 11.290.032.382. Harta tersebut terdiri dari empat tanah dan bangunan dengan total Rp 8.350.000.000 yang berada di beberapa lokasi di Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti.
Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

Panglima TNI pimpin serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma.