Politikus PDIP Sebut Gatot Nurmantyo Punya Hasrat Politik

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi I DPR Charles Honoris. dok.TEMPO

    Komisi I DPR Charles Honoris. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Charles Honoris, menilai pergantian Panglima TNI saat ini memiliki pertimbangan khusus. Sebab, kata dia, Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo, telah banyak melakukan hal yang berbau politis.

    "Ini (pergantian Panglima TNI) biasa sebenarnya, tetapi menjadi tidak biasa ketika kita punya Panglima TNI seperti Gatot yang kelihatannya punya hasrat politik," ujar Charles di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 18 November 2017.

    Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Anggota DPR Charles Honoris: Ini Krusial

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Gatot dilantik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 menggantikan Jenderal Moeldoko. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi melakukan proses penggantian Panglima TNI dari sekarang.

    Menurut Charles, Gatot sebagai Panglima TNI memperlihatkan bahwa dia punya hasrat politik untuk maju pada pemilihan presiden 2019. Hal ini, kata dia, terlihat dari hal-hal berbau politis yang dilakukan Gatot dalam beberapa bulan terakhir. "Memang sudah ada beberapa parpol yang terbuka mengadang-gadang Gatot untuk maju di pilpres 2019," ucapnya.

    Charles menilai dalam beberapa waktu terakhir, Gatot sebagai Panglima TNI aktif dalam berbagai forum politik. Sehingga, kata dia, ada hasrat tersendiri dari TNI untuk kembali ke ranah politik. "Sehingga agak sulit untuk dibantah melihat posisi Panglima Gatot seperti itu," katanya.

    Dalam hal ini, Charles berpendapat ada hasrat TNI untuk kembali berpolitik, walaupun bukan merupakan keinginan institusi. Hal ini, kata dia, dikarenakan sikap Panglima TNI. "Sehingga institusi ini terbawa untuk menjalankan kegiatan di luar ranahnya," tuturnya.

    Charles menilai tidak ada salahnya bagi Presiden Jokowi untuk mengganti Panglima TNI dari sekarang. Sebab, kata dia, agar nantinya Panglima TNI yang baru dapat berfokus pada tujuan-tujuan pertahanan. "Dan Pak Gatot bisa berfokus mencapai cita-cita di dunia politik," ujarnya.

    Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Yang Ganti Saya Itu Presiden

    Di sisi lain, Charles berpendapat pergantian Panglima TNI bisa dilakukan segera karena merupakan sesuatu yang wajar. Hal ini, kata dia, juga karena Gatot Nurmantyo sudah memasuki masa persiapan pensiun. "Jadi biasanya menjelang masa enam bulan sebelum pensiun itu sudah bisa diganti Panglima TNI, dan itu suatu hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

    Charles juga menjelaskan pergantian Panglima TNI ini tetap menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurut dia, PDI Perjuangan akan mendukung penuh apa saja yang dikerjakan oleh Jokowi. "Kita kembalikan kepada presiden, nyamannya dengan siapa, yang pasti (Panglima TNI baru) harus bisa kerja bersama dengan institusi-institusi lainnya, tidak membuat kegaduhan, dan profesional," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.