Jokowi : Kemerdekaan Penuh Palestina Tak Mudah

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melambaikan tangan saat tiba di Bandara Internasional Clark, Filipina, 12 November 2017. Jokowi tiba di Filipina untuk menghadiri ASEAN ke-31. AP/Bullit Marquez

    Presiden Joko Widodo melambaikan tangan saat tiba di Bandara Internasional Clark, Filipina, 12 November 2017. Jokowi tiba di Filipina untuk menghadiri ASEAN ke-31. AP/Bullit Marquez

    TEMPO.CO, MANILA -- Presiden Joko Widodo secara khusus menitipkan isu Palestina kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar organisasi tersebut lebih berkontribusi mewujudkan impian rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan penuh.

    "Saya paham bahwa kemerdekaan penuh Palestina tidak mudah. Namun, saya berharap di bawah kepimpinan Yang Mulia, isu Palestina dapat mengalami kemajuan yang signifikan," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 ASEAN-PBB, yang digelar pada Senin, 13 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

    Baca: Hamas dan Fatah Akhirnya Sepakat untuk Palestina Bersatu

    Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus membantu Palestina mewujudkan impiannya sebagaimana disampaikan tertulis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

    Pada kesempatan itu, Indonesia juga mengajak seluruh anggota ASEAN bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat sinergi kerja sama yang telah terjalin selama ini.

    BACA: Jokowi Minta Code of Conduct Laut Cina Selatan Segera Beres

    "ASEAN dan PBB memiliki misi dan agenda yang sama. Sinergi kita harus terus diperkuat," ucap Presiden Jokowi.

    Menurut dia, apalagi ASEAN dan PBB memiliki misi dan agenda yang sama dalam mengatasi sejumlah permasalahan di dunia.

    Salah satunya terkait penguatan kemitraan untuk perdamaian dunia termasuk soal Palestina dalam konteks peningkatan kapasitas pasukan keamanan PBB.

    Sebagai salah satu kontributor terbesar dalam operasi perdamaian (PKO/peacekeeping operations), " Indonesia berharap agar birokrasi diperbaiki dan keterwakilan negara kontributor besar mendapatkan perhatian, ujar Presiden Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.