TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung masalah Laut Cina Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-20 ASEAN-RRT. Dia mengatakan negara-negara ASEAN dan Cina harus mulai bekerja sama untuk membereskan proses negosiasi code of conduct Laut Cina Selatan.
"Hal itu penting guna membuktikan kepada dunia bahwa ASEAN dan Cina memiliki komitmen untuk segera memiliki code of conduct," ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Senin, 13 November 2017.
Baca juga: AS Tambah Patroli di Laut Cina Selatan
Seperti diketahui, permasalahan klaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan selalu menimbulkan keributan antara negara-negara ASEAN dan Cina. Misalnya, ketika Indonesia menamai wilayah perairannya di Laut Cina Selatan dengan Laut Natuna Utara, hal itu memicu protes dari pemerintah Cina.
Jokowi berujar keberadaan code of conduct berguna memastikan keributan mengenai batas atau klaim wilayah perairan Laut Cina Selatan tidak berkepanjangan. Ia pun meyakini semua negara ASEAN ingin Laut Cina Selatan menjadi wilayah perairan yang stabil.
"Kita semua menginginkan agar Laut Cina Selatan menjadi laut yang stabil, damai, menopang kegiatan ekonomi, serta merekatkan kawasan, bahkan dunia," ucapnya.
Baca juga: Wiranto Berharap Tak Ada Lagi Pamer Kekuatan di Laut Cina Selatan
Terkait dengan kerekatan, Jokowi menambahkan, inisiatif belt and road dari Cina tak boleh dilupakan negara-negara ASEAN. Menurutnya, pembahasan sinergi kerja sama infrastruktur dan konektivitas antara inisiatif belt and road dan master plan ASEAN untuk konektivitas harus segera dilanjutkan.
"Saya yakin hubungan baik antara ASEAN dan Cina akan dapat diperkuat dan membawa berbagai manfaat," tuturnya.
