4 Bantahan OPM Soal Klaim Polri Terkait Kondisi Mimika Papua

Kapolda Papua Boy Rafli Amar. TEMPO/Rully Kesuma

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) angkat bicara soal dugaan penyanderaan dan intimidasi teradap ribuan warga Mimika, Papua. Staf Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III Timika, Hendrik Wanmang membantah sejumlah keterangan dari kepolisian soal fakta di lapangan.

“Tidak benar ada penyanderaan dan intimidasi,” kata Hendrik saat dihubungi Tempo di Jakarta, Minggu, 12 November 2017.

Baca juga: Penyanderaan, Polisi Ungkap Kondisi Terakhir di Mimika, Papua

Sebelumnya kepolisian menduga kelompok bersenjata menghalang-halangi dan melakukan intimidasi kepada warga sipil di Desa Kimbely dan Desa Banti yang melintas ke Tembagapura guna mendapatkan barang kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, klaim tersebut dibantah Hendrik.

Setidaknya ada empat klaim kepolisian yang dibantah Hendrik.

1. Kepolisian menyebut kaum laki-laki di kedua kampung dilarang keluar oleh TPN. Kepolisian mengklaim TPN khawatir aparat dari TNI Polri akan menyusup.

Hendrik mengatakan, masyarakat di kedua kampung dalam kondisi yang aman. “Mereka bebas keluar masuk, tidak ada yang menghalangi,” kata Hendrik.

2. Kepolisian menduga TPN menghalang-halangi dan melakukan intimidasi kepada warga sipil untuk melintas ke Tembagapura guna mendapatkan barang kebutuhan pokok sehari-hari.

Hendrik membantah dugaan dari pihak kepolisian. Menurut dia, fakta yang justru sebenarnya terjadi yaitu warga ketakutan saat akan berbelanja kebutuhan pokok. Sebab, kata Hendrik, warga yang keluar untuk berbelanja, akan diperiksa oleh kepolisian. “Banyak masyarakat kecil pribumi itu yang justru mengatakan bahwa mereka takut pada TNI Polri,” ujarnya.

3. Kepolisian menyebut bahwa masih ada anggota TPN yang berada di kedua kampung tersebut. Polisi mengklaim bahwa anggota TPN berbaur dengan warga setempat.

Hendrik mengatakan bahwa tidak ada anggota TPN yang berada di kampung. Seuruh anggota, ujarnya, tengah berada di gunung dan pada hari ini juga terlibat kontak senjata dengan aparat kepolisian. “Kami semua pada posisi medan, pos pertahanan saya di atas gunung, saya pantau itu masyarakat dibawah dari atas,” ujarnya.

4. Kepolisian tidak bisa menyalurkan bantuan makanan dari Pemerintah Provinsi Papua karena kedua kampung dijaga oleh anggota TPN. Polisi mengatakan bahwa mereka memang menahan bantuan makanan, namun sebagian telah disalurkan lewat pemuka masyarakat setempat.

Hendrik mengatakan tidak ada anggotanya yang berjaga di kedua kampung tersebut. TPN, kata Hendrik, tidak melarang adanya bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi kepada warga. TPN hanya saja, tidak menghendaki jika penyaluran bantuan tersebut melibatkan TNI Polri. “Biarkan masyarakat bebas, tanpa diganggu TPN maupun TNI Polri,” kata Hendrik.

Terkait kondisi di Mimika, Papua, Kepolisian Daerah Papua pada telah mengeluarkan maklumat bernomor B/MKLMT/01/XI/2017 soal kepemilikan senjata api dan juga senjata tajam pada 12 November. Maklumat yang diteken Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar tersebut berisi dua perintah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam. Dalam maklumat tersebut memerintahkan masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api ilegal untuk segera meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Selain itu, maklumat tersebut berisi imbauan kepada masyarakat luas Papua supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. “Agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya,” tulis dalam maklumat tersebut.

FAJAR PEBRIANTO






Mendagri Bakal Tunjuk Orang Netral Jabat Caretaker Gubernur di 3 Provinsi Papua

1 hari lalu

Mendagri Bakal Tunjuk Orang Netral Jabat Caretaker Gubernur di 3 Provinsi Papua

Mendagri Tito Karnavian menyebut dengan menempatkan orang netral sebagai caretaker Gubernur sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar.


Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua

2 hari lalu

Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua

Pelayanan publik diharapkan lebih cepat dan mudah akibat birokrasi yang semakin ramping.


Fenomena Embun Beku di Papua Diprediksi Bertahan Sepanjang Bulan Ini

2 hari lalu

Fenomena Embun Beku di Papua Diprediksi Bertahan Sepanjang Bulan Ini

Jenis tanaman di pegunungan biasanya tak resisten embun beku. Masyarakat di Lanny Jaya, Papua, disarankan mencoba ke jenis tanaman seperti di Dieng.


Harga Minyak Goreng Curah di Timur Masih Rp18 Ribu, Mendag Intervensi Kirim 1,3 Juta Liter

3 hari lalu

Harga Minyak Goreng Curah di Timur Masih Rp18 Ribu, Mendag Intervensi Kirim 1,3 Juta Liter

Zulkifli Hasan mengintervensi harga minyak goreng curah di wilayah Timur Indonesia karena harganya yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.


Provinsi Papua Berharap Tiga Pos Lintas Batas Jadi Pusat Ekonomi Baru

8 hari lalu

Provinsi Papua Berharap Tiga Pos Lintas Batas Jadi Pusat Ekonomi Baru

Papua mendorong kawasan perbatasan menjadi pusat ekonomi baru di Bumi Cenderawasih.


MRP Minta Mahfud Md Bentuk Tim Pencari Fakta Pengungsi Daerah Konflik Papua

8 hari lalu

MRP Minta Mahfud Md Bentuk Tim Pencari Fakta Pengungsi Daerah Konflik Papua

MRP meminta Mahfud Md membentuk tim pencari fakta untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi.


Ekonomi Kuartal II 2022; Bali dan Nusa Tenggara Tumbuh Paling Lambat, Maluku Papua Tertinggi

9 hari lalu

Ekonomi Kuartal II 2022; Bali dan Nusa Tenggara Tumbuh Paling Lambat, Maluku Papua Tertinggi

BPS melaporkan Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 13,01 persen.


Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

9 hari lalu

Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto telah menerima dengan baik keputusan MRP soal tanah ulayat di Papua


Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

10 hari lalu

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?


Majelis Rakyat Papua Setor 12 Keputusan ke Tito: Dilarang Jual Beli Tanah Ulayat

11 hari lalu

Majelis Rakyat Papua Setor 12 Keputusan ke Tito: Dilarang Jual Beli Tanah Ulayat

Keputusan MRP melarang jual beli tanah ulayat dan moratorium sumber daya alam selaras dengan penelitian Amnesty tentang tambang emas di Papua.