Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyanderaan, Polisi Ungkap Kondisi Terakhir di Mimika, Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga Desa Kimbely dan Banti, Papua yang terisolasi sempat keluar wilayah kampungnya pada Ahad 12 November 2017. "Kemarin ada ibu hamil yang diantar keluar, mau melahirkan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setya Wasisto di Mabes Polri, Senin, 13 November 2017.

Adapun warga dua kampung itu menurut Setyo masih memerlukan bantuan makanan, khususnya susu untuk anak-anak. Pemerintah daerah setempat sudah mengirimkan dua kontainer yang berisi kebutuhan para warga."Dibantu juga untuk distribusinya," kata dia.

Baca juga: Polda Papua Bantah Memanipulasi Kabar Penyanderaan di Mimika

Sedangkan untuk bantuan medis, polisi berharap mereka bisa masuk ke dalam wilayah tersebut dengan membawa tim kesehatan. "Anak-anak itu kasihan, harus mendapat asupan gizi yang cukup," ujar Setyo.

Sudah sekitar satu pekan kelompok bersenjata telah menyandera ribuan orang di Desa Kimbely dan Desa Banti. Para penduduk tidak boleh keluar dari desanya namun tetap boleh beraktivitas.

Polisi masih terus mengupayakan cara persuasif untuk menyelesaikan polemik tersebut. Tahap negosiasi itu dilakukan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini diutamakan yang memiliki marga sama dengan para penyandera.

Namun pengacara Hak Asasi Manusia, Veronica Koman mengatakan warga di Desa Banti, Tembagapura, Mimika masih belum menerima bantuan makanan dari Pemerintah Provinsi Papua hingga pagi tadi. Veronica juga mengatakan dirinya belum mengetahui apa penyebab bantuan makanan tersebut belum bisa sampai di Desa Banti.

Baca juga: OPM Bantah Menyandera 1.300 Warga Mimika Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kemarin cuma baru kasih simbolik ke kepala suku. Sampai saat ini tidak jelas tertahannya di sebelah mana,” kata Veronica ketika dihubungi Dias Prasongko dari Tempo pada Senin, 13 November 2017.

Pada Ahad, 12 November 2017 Veronica mendapatkan laporan dari sejumlah rekannya di Papua bahwa dalam dua hari terakhir aktivitas TNI dan Polri di daerah itu sangat intensif. Aktivis setempat, menurut dia, melaporkan bahwa aparat menahan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk warga karena khawatir akan jatuh ke tangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Menurut Veronica, warga sebenarnya masih bisa makan dengan hasil kebun mereka. Namun karena banyaknya aparat kemanan di wilayah itu, warga menjadi enggan pergi ke kebun karena merasa terintimidasi.

“Jadi mereka saat ini makan dari beli di kios-kios saja, itu pun sering banyak ditanya-tanya oleh aparat. Mereka jadi merasa tidak nyaman dan terintimidasi,” kata dia.

Menurut Vero, sejauh ini kondisi di wilayah itu masih aman. Bahkan, lanjut Vero, penduduk Banti keturunan Sulawesi yang notabene sebagai migran mengatakan merasa kondisi di sana aman-aman saja.

“Dari pembicaraan saya dengan warga Banti, sepertinya mereka lebih takut dan terintimidasi dengan TNI atau Polri bukan TPN-OPM," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

5 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

5 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

6 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

10 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.


Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.


Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.
Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

14 hari lalu

Serah-terima jabatan oleh Menteri Perdagangan peridoe 2022-2024 Zulkifli Hasan alias Zulhas kepada Menteri Perdagangan periode 2024-2029 Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dok. Humas Kemendag.
Alasan Prabowo Menjadikan Zulhas Menteri Koordinator Pangan: Pembukaan Lahan Baru di Papua

Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuknya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan.


Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

14 hari lalu

Satgas Damai Cartenz tangkap anggota KKB beserta uang Rp 100 juta yang diduga dirampas dari kepala kampung untuk membeli senjata api dan amunisi di Dekai. (ANTARA/HO/Dok Satgas Damai Cartenz)
Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota TPNPB-OPM di Yakuhimo, Sita Uang Rampasan untuk Beli Senjata

Dalam penangkapan 3 anggota TPNPB-OPM itu, polisi menyita uang rampasan dari kepala kampung setempat.