Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penyanderaan, Polisi Ungkap Kondisi Terakhir di Mimika, Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga Desa Kimbely dan Banti, Papua yang terisolasi sempat keluar wilayah kampungnya pada Ahad 12 November 2017. "Kemarin ada ibu hamil yang diantar keluar, mau melahirkan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setya Wasisto di Mabes Polri, Senin, 13 November 2017.

Adapun warga dua kampung itu menurut Setyo masih memerlukan bantuan makanan, khususnya susu untuk anak-anak. Pemerintah daerah setempat sudah mengirimkan dua kontainer yang berisi kebutuhan para warga."Dibantu juga untuk distribusinya," kata dia.

Baca juga: Polda Papua Bantah Memanipulasi Kabar Penyanderaan di Mimika

Sedangkan untuk bantuan medis, polisi berharap mereka bisa masuk ke dalam wilayah tersebut dengan membawa tim kesehatan. "Anak-anak itu kasihan, harus mendapat asupan gizi yang cukup," ujar Setyo.

Sudah sekitar satu pekan kelompok bersenjata telah menyandera ribuan orang di Desa Kimbely dan Desa Banti. Para penduduk tidak boleh keluar dari desanya namun tetap boleh beraktivitas.

Polisi masih terus mengupayakan cara persuasif untuk menyelesaikan polemik tersebut. Tahap negosiasi itu dilakukan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini diutamakan yang memiliki marga sama dengan para penyandera.

Namun pengacara Hak Asasi Manusia, Veronica Koman mengatakan warga di Desa Banti, Tembagapura, Mimika masih belum menerima bantuan makanan dari Pemerintah Provinsi Papua hingga pagi tadi. Veronica juga mengatakan dirinya belum mengetahui apa penyebab bantuan makanan tersebut belum bisa sampai di Desa Banti.

Baca juga: OPM Bantah Menyandera 1.300 Warga Mimika Papua

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kemarin cuma baru kasih simbolik ke kepala suku. Sampai saat ini tidak jelas tertahannya di sebelah mana,” kata Veronica ketika dihubungi Dias Prasongko dari Tempo pada Senin, 13 November 2017.

Pada Ahad, 12 November 2017 Veronica mendapatkan laporan dari sejumlah rekannya di Papua bahwa dalam dua hari terakhir aktivitas TNI dan Polri di daerah itu sangat intensif. Aktivis setempat, menurut dia, melaporkan bahwa aparat menahan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua untuk warga karena khawatir akan jatuh ke tangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Menurut Veronica, warga sebenarnya masih bisa makan dengan hasil kebun mereka. Namun karena banyaknya aparat kemanan di wilayah itu, warga menjadi enggan pergi ke kebun karena merasa terintimidasi.

“Jadi mereka saat ini makan dari beli di kios-kios saja, itu pun sering banyak ditanya-tanya oleh aparat. Mereka jadi merasa tidak nyaman dan terintimidasi,” kata dia.

Menurut Vero, sejauh ini kondisi di wilayah itu masih aman. Bahkan, lanjut Vero, penduduk Banti keturunan Sulawesi yang notabene sebagai migran mengatakan merasa kondisi di sana aman-aman saja.

“Dari pembicaraan saya dengan warga Banti, sepertinya mereka lebih takut dan terintimidasi dengan TNI atau Polri bukan TPN-OPM," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua


Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

1 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Pakar Ingatkan Pemerintah Antisipasi Respons Internasional soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Perubahan istilah KKB menjadi OPM berpotensi membuat pemerintah akan melakukan tindakan yang lebih keras untuk menangani konflik di Papua.


Anggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum

1 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Anggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum

Anggota TNI/Polri yang terlibat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

1 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


Setelah KKB Kembali Jadi OPM, Ini Pendekatan yang akan Dilakukan TNI di Papua

1 hari lalu

Brigjen Nugraha Gumilar. Dok Pribadi
Setelah KKB Kembali Jadi OPM, Ini Pendekatan yang akan Dilakukan TNI di Papua

Pendekatan apa yang akan dilakukan TNI di Papua setelah mengembalikan istilah OPM?


Bentrok Brimob dan TNI AL di Sorong, Ini Kata KSAL dan Pangkoarmada III

1 hari lalu

Kapolda Papua Barat bersama pimpinan TNI memberikan keterangan pres terkait kasus bentrok antara personel TNI AL dan anggota Brimob di Polresta Sorong Kota, Ahad, 14 April 2024. Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
Bentrok Brimob dan TNI AL di Sorong, Ini Kata KSAL dan Pangkoarmada III

Apa kata KSAL soal anggota TNI yang bentrok dengan Brimob di Sorong?


Bentrok TNI vs Brimob di Papua, Mabes Polri: Antarkomandan Telah Bertemu

2 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Bentrok TNI vs Brimob di Papua, Mabes Polri: Antarkomandan Telah Bertemu

Mabes Polri menyatakan jajarannya dan TNI terus bersinergi dalam menyelesaikan perselisihan


Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

2 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

Penyebutan nama OPM bisa berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

2 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

Ada empat akar masalah Papua, yakni sejarah dan status politik, diskriminiasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat, dan kegagalan pembangunan.