Wasekjen Golkar: Setya Novanto Siap Diperiksa KPK, Asalkan...

Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan komisioner KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri karena menerbitkan sprindik baru untuk kliennya. Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Setya Novanto siap menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK asalkan prosesnya sesuai dengan hukum acara. "Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Setya Novanto menghormati semua proses hukum yang ada. Jadi saya rasa beliau siap," kata Maman di Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.

Menurut Maman tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap pemeriksaan Setya Novanto oleh KPK selama proses itu sesuai dengan hukum acara. Ia juga mengatakan agar semua pihak harus tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

Baca: Setya Novanto Tersangka, Fahri Hamzah: KPK ...

Maman mengatakan bahwa meski telah ditetapkan sebagai tersangka, belum tentu orang itu bersalah. “Kita lihat saja nanti proses hukumnya seperti apa."

Ia meminta agar semua menunggu proses hukum yang akan dijalani Setya Novanto. Materi pokok yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu, kata Maman, tengah dikaji tim kuasa hukum yang dibentuk sendiri oleh Setya.

Baca juga: Tersangka Lagi, Setya Novanto Laporkan ...

KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Jumat, 10 November 2017. Setya Novanto memilih melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri terlebih dahulu ketimbang mendaftar praperadilan. Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi mengatakan pelaporan pimpinan KPK ke polisi itu idenya.

Sebelumnya, KPK juga pernah menjerat Setya Novanto dalam perkara yang sama pada 17 Juli 2017. Status tersangka ini gugur, setelah gugatan praperadilan Setya Novanto  dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar pada 29 September 2017.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.