Wasekjen Golkar: Setya Novanto Siap Diperiksa KPK, Asalkan...

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan komisioner KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri karena menerbitkan sprindik baru untuk kliennya. Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, melaporkan komisioner KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Bareskrim Polri karena menerbitkan sprindik baru untuk kliennya. Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Setya Novanto siap menjalani pemeriksaan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK asalkan prosesnya sesuai dengan hukum acara. "Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Setya Novanto menghormati semua proses hukum yang ada. Jadi saya rasa beliau siap," kata Maman di Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.

    Menurut Maman tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap pemeriksaan Setya Novanto oleh KPK selama proses itu sesuai dengan hukum acara. Ia juga mengatakan agar semua pihak harus tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

    Baca: Setya Novanto Tersangka, Fahri Hamzah: KPK ...

    Maman mengatakan bahwa meski telah ditetapkan sebagai tersangka, belum tentu orang itu bersalah. “Kita lihat saja nanti proses hukumnya seperti apa."

    Ia meminta agar semua menunggu proses hukum yang akan dijalani Setya Novanto. Materi pokok yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu, kata Maman, tengah dikaji tim kuasa hukum yang dibentuk sendiri oleh Setya.

    Baca juga: Tersangka Lagi, Setya Novanto Laporkan ...

    KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Jumat, 10 November 2017. Setya Novanto memilih melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri terlebih dahulu ketimbang mendaftar praperadilan. Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi mengatakan pelaporan pimpinan KPK ke polisi itu idenya.

    Sebelumnya, KPK juga pernah menjerat Setya Novanto dalam perkara yang sama pada 17 Juli 2017. Status tersangka ini gugur, setelah gugatan praperadilan Setya Novanto  dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar pada 29 September 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.