Megawati Dilaporkan, Sekjen PDIP: Ada Kepentingan Politik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/

    TEMPO.CO, Semarang - Laporan polisi terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ditanggapi serius oleh Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan akan mempertahankan harga diri dan martabat Megawati Soekarnoputri bersama partai.

    "Laporan itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan politik. Kejadiannya 10 Januari 2017 lampau, kenapa saat ini dipersoalkan. Ada pihak-pihak yang mencoba membenturkan dan membawa persoalan agama dalam politik," kata Hasto Kristiyanto di Panti Marhaen Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Kamis 9 November 2017.

    Seperti dilaporkan Antara, ulama dari Madura melaporkan Megawati ke Polda Jawa Timur pada Rabu, 8 November 2017. Megawati dilaporkan atas pidatonya di HUT PDIP ke-44 pada Januari 2017 lalu.

    Baca juga: Megawati Dilaporkan ke Polisi karena Pidatonya di HUT PDI-P  

    Juru bicara Ulama Madura, Ustaz Saifudin mengatakan ulama Madura yang diwakili pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah, Pamekasan KH M Ali Salim melaporkan Megawati karena dalam pidato tersebut seakan-akan setelah hari kiamat tidak ada dan hanya peramal.

    "Kiai setelah mendengar hal itu dari santri, akhirnya membuka Youtube dan melaporkan yang bersangkutan ke polisi, walau agak terlambat" katanya.

    Sementara itu, kuasa hukum Ulama Madura Andry Ernawan mengatakan pihaknya telah menerima Tanda bukti lapor dengan nomor TBL/1447/XI/2017/UM/JATIM pada Rabu 8 November 2017.

    "Sebelumnya tadi kami sudah komunikasi, ada adu argumentasi dan akhirnya diterima laporannya," kata dia.

    Adapun Hasto mengklaim selama ini Megawati melakukan komunikasi dengan pandangan kulturan dan historis. Hal itu juga dilakukan saat menetapkan calon yang didukung di Jawa Timur.

    "Bu Ketum memberikan penghargaan sesuai sejarah dan kultural dengan Nahdatul Ulama. Ada pihak yang memanfaatkan momentum tersebut sebagai sebuah respon atau kehawatiran dalam keterlibatan PDIP dengan NU dan Mhammadiyah, dan sebagainya," ucap Hasto.

    Menanggapi laporan pengasuh Ponpes Al Islah, Mohammad Ali Salim, Hasto mengaku pihaknya tengah mempelajari laporan yang dilayangkan.

    Baca juga: HUT PDIP, dari Masalah SARA hingga Ideologi Tertutup

    "Kami jelas berdiri kokoh untuk membela martabat dan kehormatan Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Karena yang disampaikan, bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan tindakan melanggar," kata Hasto.

    Hasto menduga ada yang tidak senang dengan kekuatan yang kini dimiliki PDI Perjuangan. Termasuk memanfaatkan ketidaksukaan di era kepemimpinan Jokowi.

    "Ada yang memanfaatkan momen kekuatan PDIP dan kepemimpinan Jokowi yang diterima masyarakat sebagai kepemimpinan ke bawah," kata Hasto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.