Pernikahan Kahiyang Ayu, Jokowi Tidak Menerima Sumbangan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kahiyang Ayu melakukan sungkeman kepada ibunya Iriana Joko Widodo dalam prosesi Siraman menjelang pernikahannya di Solo, 7 November 2017. Juga terlihat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bersama istri dan anaknya. Instagram.com/@Thebridestory

    Kahiyang Ayu melakukan sungkeman kepada ibunya Iriana Joko Widodo dalam prosesi Siraman menjelang pernikahannya di Solo, 7 November 2017. Juga terlihat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bersama istri dan anaknya. Instagram.com/@Thebridestory

    TEMPO.CO, Solo -Presiden Joko Widodo mengundang ribuan tamu dalam acara pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Afif Nasution di Solo, Jawa Tengah, hari ini, Rabu 8 November 2017. Dalam hajatan itu, tuan rumah tidak menerima sumbangan apapun dari para tamunya.

    Keterangan tersebut tertulis dalam undangan mempelai Kahiyang Ayu - Bobby Afif Nasution yang disebar kepada para tamu. Di sana tertulis bahwa keluarga tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun.
    Baca : Jokowi Jawab Kritikan Fahri Hamzah Soal Pernikahan Kahiyang Ayu

    Tulisan itu tidak berada di bagian depan surat undangan, namun dijumpai di sebuah kartu kecil yang berada dalam undangan. Kartu itu juga digunakan untuk pengambilan cendera mata.

    Undangan dan kartu itu ditunjukkan oleh salah seorang warga Solo yang menerima undangan bernama Bambang Saptono. “Tulisan berada di kartu yang berwarna hijau,” ujar Bambang, Selasa, 7 November 2017.

    Sebelum undangan pernikahan Kahiyang Ayu, Bambang mengaku juga diundang oleh keluarga Presiden Jokowi saat pernikahan Gibran Rakabuming dua tahun lalu. “Saat itu Pak Jokowi juga tidak menerima sumbangan apapun,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.