TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018 tidak memecah persatuan bangsa. Sebab, pemilihan tersebut merupakan proses demokrasi.
“Jangan sampai karena pemilihan gubernur, antarkampung menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena pemilihan bupati atau wali kota, antartetangga menjadi tidak rukun," katanya ketika menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Alun-alun Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin, 6 November 2017.
Bekas Wali Kota Solo itu menyatakan proses politik merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Karena itu, dia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi, yang akhirnya menimbulkan gesekan. “Jangan sampai karena proses politik kita pecah. Apalagi gesekan antaragama, jangan sampai terjadi karena kita ini negara besar," ujarnya.
Baca juga: Khofifah Lapor Jokowi Setelah Punya Cawagub
Bukti Indonesia sebagai negara besar, ia melanjutkan, adalah terdiri atas ratusan suku, pulau, bahasa, adat, agama, dan beberapa hal lain. “Politik biarlah politik. Bapak, Ibu, silakan memilih pemimpin yang baik. Setelah itu, ya, sudah, rukun dengan tetangga, rukun antarkampung," ucapnya di hadapan ribuan penerima sertifikat tanah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo.
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Madiun Muhtarom, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Madiun dan Kota Madiun juga mengikuti acara tersebut. Kegiatan itu berlangsung setelah Jokowi mengecek program terpadu Perhutanan Sosial di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
Baca juga: Pilgub Jatim, Soekarwo Beri Mandat Khusus ke Saifullah Yusuf
Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang akan menjalani pilkada pada 2018 mendatang. Saat ini, ada dua nama yang diusung menjadi calon gubernur, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Keduanya adalah kader Nahdlatul Ulama, yang memiliki banyak massa di Jawa Timur.
