INFO NASIONAL- Pada April 2017 di Boyolali, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tentang program pemerintah untuk pemerataan ekonomi. Menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, maka sejak 1 November 2017, pelaksanaan lapangan agenda terpadu perhutanan sosial di Pulau Jawa mulai berjalan dengan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi awal. Agenda ini ditandai dengan penyerahan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) oleh Presiden kepada kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).
Lima surat keputusan (SK) akses kelola perhutanan sosial telah diserahkan Presiden kepada masyarakat, di antaranya, SK IPHPS kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,9 hektare bagi 38 KK; SK IPHPS kepada Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, seluas 1.566 hektare dengan 783 KK; serta SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Bukit Alam dan Perhutani di petak 13,14, 230, dan 24 BKPH Teluk Jambe, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, seluas 158 hektare dengan 79 KK.
Baca Juga:
Presiden mengingatkan agar izin yang diterima masyarakat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan produktif. "Izin pemanfaatan hutan ini tolong dipegang betul sampai 35 tahun. Jika nanti betul-betul produktif dan terbukti menyejahterakan, akan diperpanjang lagi 35 tahun ke depan. Artinya, masyarakat memiliki hak serta status hukum pengerjaannya sudah jelas. Jadi jangan ada demo lagi ke Istana," ujar Presiden.
Pemberian izin ini, kata Presiden, hanya diperuntukkan bagi rakyat petambak, bukan pengusaha besar. "Ini adalah bisnis model yang akan digunakan di daerah-daerah lain, provinsi lain, kabupaten, juga kota lain. Pendanaan akan didukung bank, sedangkan pendampingan akan dilakukan Perindo hingga pemasaran, tapi harga dari petambak juga harus wajar," tuturnya.
Presiden berharap pembagian IPHPS dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan petambak. Presiden akan memantau pelaksanaannya. Apabila lahan diketahui tidak produktif, izin tersebut akan dicabut. Tidak ketinggalan masyarakat juga diminta agar menjaga kawasan hutan mangrove di sekitarnya.
Baca Juga:
"Hutan mangrove ada 2,5 juta hektare dan harus dijaga. Saya titip agar dirawat hutan mangrove-nya, ikut nanam. Jangan semuanya untuk tambak, tapi juga untuk lahan hijau, kegiatan mangrove," katanya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menerangkan pentingnya agenda perhutanan sosial yang digotongroyongkan bersama lintas kementerian atau lembaga. “Perhatian juga diberikan kepada Pulau Jawa yang padat penduduk dan kebutuhan akan lahan garapan, maka kita lakukan perhutanan sosial di Jawa sambil secara paralel dilakukan di seluruh Indonesia. Selain itu, harus dikaitkan dengan agenda pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan senantiasa menjaga kelestarian hutan," tutur Siti saat mendampingi Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon mangrove di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 1 November 2017.
Saat ini, ucap Siti, akses perhutanan sosial di Indonesia mencapai seluas 1.088 juta hektare, belum termasuk Jawa. “Sebanyak 48 unit kelompok dan LMDH di Jawa telah siap diluncurkan. Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, serta Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, menjadi lokasi awal program ini,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Harjomujono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan/KSP; Bupati Bekasi, Bupati Karawang, juga Forkompinda.
Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, yang mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyampaikan dukungannya terhadap program perhutanan sosial yang menjadi tonggak perbaikan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat. (*)
