Cerita di Balik Syuting Video Sumpah Pemuda Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menonton Synchronize Festival 2017 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, 7 Oktober 2017. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo menonton Synchronize Festival 2017 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, 7 Oktober 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali meluncurkan video untuk mengucapkan pesan pada perayaan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017.

    Pada video kali ini Jokowi mengajak jurnalis Istana untuk ikut dalam pengambilan gambar. Tugas para wartawan cuma satu, berteriak sekencang-kencangnya mengucapkan tagline Sumpah Pemuda tahun ini, "Pemuda Indonesia, Kami Tidak Sama, Kami Kerja Sama."

    Tapi tak seperti yang diharapkan, syuting video ini tak berjalan mulus dengan satu kali pegambilan gambar saja. Gara-garanya, wartawan cetak, online, dan televisi itu tak diberi aba-aba untuk berteriak tagline tadi. Mereka pun akhirnya mengira-ngira sendiri kapan harus melakukannya dan bersorak sekeras apa.

    Baca juga: Jokowi Masih Rahasiakan Isi Pertemuannya dengan SBY

    Hasilnya, ya tentu saja tak sesuai harapan. Ada yang suaranya melengking hingga membuat Presiden Jokowi terkekeh. Ia pun berkomentar soal suara fals tadi.

    "Yang pertama tadi lho, kok bisa suaranya fals. Kecil banget to, yihaa, gitu suaranya hehehe," ujar Jokowi.

    Jokowi butuh empat kali take untuk menyelesaikan video yang sudah disebarluaskan di medsos tersebut. Karena hari mulai gelap serta jarak antara dirinya dan teks yang terlalu jauh, Jokowi rupanya kesulitan membaca teks yang dipersiapkan.

    Baca juga: Jokowi Ungkap Lima Hal yang Dibicarakan dengan Anies-Sandi

    Sempat ia bercanda dengan mengatakan teks yang ia baca tak rapi walau jelas jelas ditulis dengan komputer. Namun, akhirnya, Jokowi berimprovisasi untuk membuat kata-kata yang perlu diucapkan lebih mengalir.

    "Pemuda Indonesia, kita tidak sama, kita kerja sama," ucapnya mantap di akhir video.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.