Sidang Paripurna Perpu Ormas Diskors untuk Lobi-lobi Fraksi

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 23 Oktober 2017. Rapat ini beragendakan pengambilan keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perppu Ormas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 23 Oktober 2017. Rapat ini beragendakan pengambilan keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Perppu Ormas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda mengambil persetujuan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diskors setengah jam untuk memberi kesempatan fraksi-fraksi saling melobi. 

    Dalam penyampaian sikap fraksi, tiga partai menolak perpu ini dan tujuh lain menyetujui. "Kami putuskan untuk melakukan lobbying dulu dan rapat diskors 30 menit," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pemimpin sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017. 

    Baca juga: Rapat Paripurna Bahas Perpu Ormas Diwarnai Hujan Interupsi

    Partai yang menolak perpu ini adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Adapun partai yang menyetujuinya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. 

    Permintaan agar dilakukan lobi-lobi disuarakan pula oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat. "Kami menyarankan agar dapat dilakukan lobi untuk pengambilan jalan tengah," ucap Riza Patria dari Gerindra.

    Baca juga: DPR Akan Ambil Keputusan Perpu Ormas Hari Ini

    Adapun Demokrat menganggap perpu ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan dua ormas Islam moderat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saja berbeda pandangan. 

    Itu sebabnya, Demokrat mengusulkan agar pimpinan menyediakan waktu untuk lobi, sehingga tercapai musyawarah untuk mufakat. "Ini keterbelahan yang harus dicarikan jalan keluar," ucapnya.

    Baca juga: Tjahjo Kumolo Ingin Pembahasan Perpu Ormas Mencapai Mufakat

    Adapun Sekretaris Fraksi PKS Sukamta meminta pimpinan segera melakukan voting per fraksi agar pembahasan perpu ini cepat selesai. 

    Hujan interupsi juga mewarnai jalannya sidang paripurna kali ini sejak Ketua Komisi Pemerintahan Zainuddin Amali selesai membacakan laporannya. Fraksi-fraksi yang menolak dan menyetujui Perpu Ormas saling bergantian menyampaikan aspirasinya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.