3 Tahun Jokowi-JK, Reforma Agraria Dinilai Tak Tepat Sasaran

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) melakukan penanaman tumpang sari bersama para petani saat launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) melakukan penanaman tumpang sari bersama para petani saat launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan reformasi agraria selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (3 tahun Jokowi-JK) tidak tepat sasaran. Menurut dia, reforma agraria tidak menyelesaikan persoalan utama penanganan konflik lahan.

    “Tidak jelas apa objek reforma agraria itu, tidak ada penyelesaian konflik agraria. Artinya, kalau hanya membagikan distribusi tanah, sama dengan macan ompong,” kata Asfinawaty di kantor Kontras, Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017.

    Baca: 3 Tahun Jokowi, Walhi: Agenda Reformasi Agraria Stagnan

    Asfinawaty menuturkan masih ada kontradiksi dari program pemerintah dalam reforma agraria dengan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, banyak pembangunan infrasturktur pemerintah seperti pembangkit listrik dan jalan tol yang mengkonversi tanah garapan menjadi lahan non-pertanian. “Ini bertolak belakang dengan dengan keinginan memperbaiki kedaulatan dan ada pengabaian luar biasa dari dampak pembangunan,” ujarnya.

    Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, konflik agraria terbesar disebabkan pembukaan lahan perkebunan, properti, dan proyek infrastruktur. Tercatat sebanyak 163 kasus konflik agraria karena persoalan pembukaan lahan perkebunan, 117 konflik karena pembangunan properti, dan 100 kasus konflik agraria karena pembangunan infrastruktur terjadi pada 2016.

    Staf Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Theo Litaay, mengatakan distribusi sertifikat tanah yang dilakukan pemerintah memang tidak dimaksudkan untuk reforma agraria. Menurut dia, pembagian sertifikat adalah unutk memenuhi hak rakyat atas tanah. “Pembagian sertifikat adalah ujung dari proses distribusi,” ujar Theo.

    Baca juga: Evaluasi 3 Tahun Jokowi-JK di Bidang Sosial-Ekonomi

    Ia menyoroti persoalan kemiskinan yang cukup dalam terjadi karena kepemilikan tanah yang terbatas khususnya untuk petani yang tidak memiliki lahan. Theo mengakui banyak kritikan datang lantaran pembagian sertifikat dianggap sebagai bagian dari reforma agraria tersebut. “Itu memang bukan reforma agraria, tapi di dalam reforma agraria itu ada sertifikasi lahan,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.