3 Tahun Jokowi, Walhi: Agenda Reformasi Agraria Stagnan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak petani berorasi saat aksi memperingati Hari Tani Nasional di halaman Gubernur Jawa Tengah, 27 September 2016. Para Petani menyuarakan kedaulatan pangan dengan menghentikan impor pangan serta beri petani tanah garapan dengan reformasi agraria. TEMPO/Budi Purwanto

    Seorang anak petani berorasi saat aksi memperingati Hari Tani Nasional di halaman Gubernur Jawa Tengah, 27 September 2016. Para Petani menyuarakan kedaulatan pangan dengan menghentikan impor pangan serta beri petani tanah garapan dengan reformasi agraria. TEMPO/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Khalisah Khalid menilai reformasi di bidang agraria dalam pemerintahan 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla jalan di tempat. Sebab, menurut dia, pemerintah masih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi.

    “Komitmen politik dalam hak asasi manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan reforma agraria tidak akan tercapai karena watak pembangunan ekonomi tidak berubah,” kata Khalisah di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Oktober 2017.

    Baca: Tiga Tahun Jokowi-JK, 9 Janji dan Realisasinya

    Padahal, menurut Khalisah, selama paradigma pertumbuhan ini dipegang, yang akan lahir adalah konflik agraria yang melibatkan petani. Ia menegaskan paradigma ini harus diganti dengan paradigma pembangunan berkeadilan.”Tapi kalau cerita seperti ini agenda HAM tidak akan tercapai,” ujarnya.

    Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria pada 2016, konflik agraria terbesar disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan, properti, dan proyek infrastruktur. Tercatat sebanyak 163 kasus konflik agraria terjadi karena persoalan pembukaan lahan perkebunan. Selai itu, ada 117 konflik karena pembangunan properti, dan 100 kasus konflik agraria karena pembangunan infrastruktur.

    Baca: Amnesty Internasional: Komitmen Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Hilang

    Di samping ketiga penyebab tadi, konflik agraria pun terjadi karena pembukaan sejumlah proyek di bidang kehutanan, tambang, pesisir dan kelautan, pertanian, dan proyek migas. Khalisah mencontohkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara yang dinilai merusak lingkungan. “Kalau bicara krisis, itu bukan saja merusak lingkungan tapi ancaman untuk masa depan,” ujarnya.

    Khalisah menilai pemerintah memerlukan terobosan signifikan untuk memenuhi agenda reformasi agraria. Kebijakan sertifikasi lahan, kata dia, tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. “Ketika Jokowi punya agenda reforma agraria, harusnya ada cerita penyelesaian konflik. Ini harus menjadi satu paket,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?