Tunggu Keputusan MK, KPK Kembali Menolak Undangan Pansus Angket

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah memberi keterangan terkait pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. Tempo/ Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali tidak menghadiri undangan Panitia Khusus hak angket KPK DPR yang digelar pada Selasa, 17 Oktober 2017. Pansus Angket mengagendakan klarifikasi temuan Panitia Khusus (pansus) angket KPK.

    KPK telah mengirimkan surat kepada Wakil Ketua DPR RI tentang permintaan keterangan Pimpinan KPK tersebut. KPK diagendakan untuk bertemu dengan pansus angket pada pukul 14.00 WIB guna mengklarifikasi temuan pansus.

    Baca juga: Pimpinan KPK: Sikap Kami terhadap Pansus Angket Tidak Berubah

    "KPK menghargai kelembagaan DPR dan segala kewenangan yang dimiliki," ujar Juru Bicara KPK, Febry Diansyah dalam pesan singkatnya pada Selasa, 17 Oktober 2017.

    Namun karena hal tersebut sedang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (MK), dan KPK menjadi pihak terkait dalam perkara Judicial Review tersebut, maka untuk menghormati proses hukum di MK tersebut, KPK tidak bisa menghadiri undangan yang disampaikan oleh wakil ketua DPR RI tersebut.

    Baca juga: Jokowi Tolak Keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk Konsultasi

    Sebelumnya, pansus angket sudah dua kali memanggil KPK. Namun, untuk yang ketiga kalinya, KPK tetap tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Ada enam fraksi yang mengirimkan anggotanya dalam pansus hak angket KPK. Fraksi tersebut berasal dari PDI-Perjuangan, Golkar, Hanura, PPP dan PAN, serta Nasdem.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.