Bahas Perpu Ormas, DPR Undang Eks HTI, FPI dan GNPF MUI

Alumni presidium 212 bersama Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai saat mengikuti Aksi 287 di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, sekitaran Monas, Jakarta, 28 Juli 2017. Aksi 287 digelar untuk memberikan dukungan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah menggunakan Perpu Ormas. TEMPO/Rizki Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan, Zainuddin Amali, mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah tokoh untuk hadir dalam rapat membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). Salah satu yang akan diundang adalah mantan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto.

 Menurut Zainuddin, Ismail diundang bukan untuk mewakili HTI. Ia diundang sebagai seorang warga biasa. “Karena HTI-nya sudah tidak ada, ya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan Perpu Ormas

Selain Ismail Yusanto, DPR juga akan mengundang pula pihak-pihak penentang Perpu Ormas lainnya, yaitu Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir dan Ketua Umum Front Pembela Islam, Shobri Lubis. “Cuma ini masih dikonfirmasi oleh pihak sekretariat,” kata politikus Partai Golkar ini.

Menurut Zainuddin dalam membahas Perpu Ormas ini pihaknya akan mengundang 22 ormas seperti Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Front Pembela Islam, Jamiah Al-Washliyah, dan lainnya.

Baca juga: Yusril Minta MK Mempercepat Putusan Soal Perpu Ormas

Selain itu dewan akan mengundang pula 18 pakar, antara lain pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra; mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra dan Komarudin Hidayat; Ketua Setara Institute, Hendardi; dan pengacara Todung Mulya Lubis.

Adapun dari pemerintah, pihak yang akan diundang yaitu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo; Kapolri Jenderal Tito Karnavian; Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo; hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Baca juga: HTI Siap Hadir jika Diundang Rapat Dengar Pendapat dengan DPR

 “Semuanya itu nanti didengarkan oleh 10 fraksi yang ada, nantinya akan menjadi masukan untuk pendapat akhir dari fraksi-fraksi,” ucapnya.

Sepuluh fraksi di DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas Perpu Ormas lebih lanjut. Menurut Zainuddin, dengan persetujuan ini maka sejak besok rapat dengar pendapat umum akan dimulai secara marathon. “Jadi terus pagi, siang, sore, malam. Tapi tergantung yang kami undang,” tuturnya.






Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

1 jam lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

5 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Kepala BRIN, Phishing Undangan Pernikahan

Bukan hanya informasi modus phishing dengan tautan undangan pernikahan dan kecaman kepada Kepala BRIN, tapi juga ada soal bibit siklon.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

18 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

22 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

1 hari lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

1 hari lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

1 hari lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

3 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

3 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.