TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Riset Hak Asasi Manusia Imparsial, Bhatara Ibnu Reza menyayangkan sikap pemerintah yang menyepelekan masalah retriksi pemberian bantuan militer pemerintah Amerika Serikat. Dalam masalah itu, pemerintah Abang Sam mengaitkan pertanggungjawaban Jenderal (Purn) Wiranto dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur sebagai syarat pemberian bantuan. Bhatara menuturkan, dalam permasalahan syarat pertanggungjawaban Wiranto, seharusnya pemerintah melihatnya dari sisi perkembangan perlindungan HAM di Indonesia. “Sepanjang pelanggaran HAM tidak diadili, tidak ada efek jera kepada pelaku. Nyatanya pelanggaran HAM itu terus terjadi, dan saya prediksikan akan berulang," tutur Bhatara kepada Tempo di Jakarta, Kamis (21/6). Dia pun mempertegas, pertanggungjawaban Wiranto atas kasus Timor-timur pun jangan dianggap selesai. Bhatara menyayangkan sikap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang percaya diri mengatakan, urusan pengawasan pemberian bantuan militer adalah urusan pemerintah dan Kongres Amerika dan bukan urusan Indonesia. “Seharusnya ada upaya dari pemerintah untuk itu,” ujarnya. Bhatara menekankan bahwa embargo militer Amerika sangat berarti bagi perkembangan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia. Pada saat Indonesia dikenai embargo pascajajak pendapat Timor-Timur, kata dia, persenjataan tentara Indonesia karut marut. "Tidak jelas arahnya. Makanya, embargo harus disikapi serius.” Budi Saiful Haris
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Isnilon dan Omar Maute Tewas, Wiranto Merujuk Pertemuan Manado
16 Oktober 2017
Isnilon dan Omar Maute Tewas, Wiranto Merujuk Pertemuan Manado
Wiranto berujar pemerintah Indonesia akan menanyakan ke Filipina kapan kira-kira masalah ISIS di Marawi tuntas.
Jenderal Wiranto Kritik Pemimpin Negeri
27 Mei 2012
Jenderal Wiranto Kritik Pemimpin Negeri
Mereka hanya menggunakan akalnya.
Ambang Batas Calon Presiden Diusulkan 3,5 Persen
27 Mei 2012
Ambang Batas Calon Presiden Diusulkan 3,5 Persen
Untuk mendapatkan presiden yang berkualitas, tentunya lebih banyak calon akan lebih baik.
Wiranto Siap Jadi Capres Lagi di 2014
22 Mei 2012
Wiranto Siap Jadi Capres Lagi di 2014
Menurut Wiranto, pencalonan dirinya sudah diputuskan pada rapat kerja nasional Hanura akhir 2011 lalu.
Hanura Optimistis Raup 10 Persen Suara
20 Desember 2011
Hanura Optimistis Raup 10 Persen Suara
Partai ini juga optimistis bisa dapat kursi di tiap daerah pemilihan. Bagaimana caranya?
Wiranto Minta Pemerintah Konsisten Bila Ingin Sederhanakan Partai
13 Januari 2011
Wiranto Minta Pemerintah Konsisten Bila Ingin Sederhanakan Partai
Menurut Wiranto, PT yang realistis 2,5 sampai 4 persen.
Hanura Patok Ambang Batas Parlemen 3 Persen
20 Desember 2010
Hanura Patok Ambang Batas Parlemen 3 Persen
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) meminta penentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen harus dilakukan secara rasional. Demi jalan kompromi, Hanura berani mematok ambang batas parlemen sebaiknya ditetapkan tiga persen.
Hanura Belum Usung Calon Presiden
20 Desember 2010
Hanura Belum Usung Calon Presiden
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto mengatakan partainya belum mewacanakan siapa calon presiden yang bakal diusung. Langkah ini dilakukan agar Hanura tetap fokus pada konsolidasi partai.
Hanura Targetkan Lima Besar di 2014
20 Desember 2010
Hanura Targetkan Lima Besar di 2014
Keyakinan memperoleh lima besar, kata Wiranto, bukan sesuatu yang mustahil. Perolehan Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat memang hanya berada di posisi sembilan. Namun bila ditotal secara nasional, suara Hanura berada pada enam besar.
Ratusan Pendekar Kawal Kampanye Wiranto
24 Juni 2009
Ratusan Pendekar Kawal Kampanye Wiranto
Kepada para pedagang, Wiranto berjanji, jika terpilih sebagai wakil presiden tak akan melupakan rakyat kecil seperti pedagang di pasar.
