Dosen Unair: Gelar Doktor HC Muhaimin Terasa Transaksional

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato dalam rangka pemberian gelar doktor kehormatan (Dr.H.C) dari Universitas Airlangga Surabaya, 3 Oktober 2017. TEMPO/Artika Farmita

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato dalam rangka pemberian gelar doktor kehormatan (Dr.H.C) dari Universitas Airlangga Surabaya, 3 Oktober 2017. TEMPO/Artika Farmita

    TEMPO.CO, Surabaya - Sekitar 20 dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) keberatan terhadap pemberian gelar honoris causa dari Unair kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. "Kami sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga dan saya mewakili dosen Ilmu Politik, merasa terpukul‎ terhadap pemberian gelar doktor honoris causa kepada Haji Muhaimin Iskandar," kata Airlangga Pribadi Kusman, Selasa, 3 Oktober 2017.

    Airlangga lalu menjelaskan kronologis proses pemberian gelar itu. Pada awalnya, kata dia, Muhaimin ingin diberi gelar di bidang politik multikulturalisme. Namun ditolak mentah-mentah oleh para dosen Departemen Politik.

    Penolakan juga dilakukan Departemen Sosiologi.‎ B‎ahkan sempat beredar surat dari Departemen Sosiologi yang menyatakan tidak tahu-menahu atas pemberian gelar kepada pria yang biasa disapa Cak Imin itu. ‎‎

    Baca:
    Ini Alasan Unair Beri Honoris Causa Kepada Muhaimin Iskandar
    Dosen Unair Memprotes Gelar Honoris Causa ...

    Pihak universitas mengganti bidang gelar kehormatan menjadi bidang sosiologi politik. Anehnya, lanjut Airlangga, gelar diberikan di bidang sosiologi politik tapi ditolak oleh Departemen Sosiologi dan Departemen Politik. "‎Penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada saudara Muhaimin Iskandar itu cacat secara akademik.”

    Menurut para dosen itu, penganugerahan doktor untuk Cak Imin tidak didasarkan pada core scientific yang seharusnya benar-benar dihormati dan dijadikan pijakan. “Kami pun bertanya-tanya, atas landasan apa dia diberikan gelar honoris causa di bidang Sosiologi Politik ketika kedua departemen menolak?" kata Airlangga.

    ‎Alumnus Murdoch University itu juga membantah klaim rektorat bahwa gelar telah diproses sejak lama. ‎Departemen Politik dan Sosiologi menyatakan tidak pernah menerima dan melakukan penilaian. ‎"Kalau naskah akademik tidak pernah kami terima sebagai dosen, lalu Unair memberikan penghormatan apa kepada kami sebagai dosen Unair?"

    Baca juga:
    Anggota Komnas HAM Terpilih Janji Selesaikan Kasus Munir
    Dirjen Tonny, Uang Bertebaran, dan Atap Gereja Bocor

    ‎Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Yayan Sakti‎ menilai pemberian gelar ini penuh ketidakjelasan, tidak transparan, tidak komunikatif. “Dan terasa nuansa transaksionalnya."

    Airlangga menambahkan kasus ini menjadi refleksi bersama atas persoalan yang lebih besar di Universitas Airlangga. Yaitu persoalan governance yang tidak transparan, terbuka, yang rentan terhadap intervensi politik.

    Para dosen FISIP menyeru agar petinggi rektorat menghormati dirinya sendiri sebagai bagian dari Universitas Airlangga‎. Karena gelar doktor honoris causa adalah penghargaan tertinggi yang diberikan dari pihak universitas terhadap warga negaranya yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang kemanusiaan sesuai bidang akademik. "Agar kita bercermin dan menghormati atau ngajeni awake dhewe," kata Airlangga.

    Muhaimin Iskandar membawakan pidato berjudul Mengelola Kebhinekaan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa. Rektor Universitas Airlangga M. Nasih menampik tudingan ada aspek transaksional di balik pemberian gelar itu. Senat Akademik dan profesor sebagai promotor menilai Cak Imin telah banyak menyumbangkan pemikiran dan kebijakan. "Bahwa dia kebetulan orang‎ politik, itu di sisi lain.” Tapi persyaratan secara akademik sudah dipenuhi dan dianggapnya sebagai hal yang sungguh luar biasa.

    ARTIKA RACHMI FARMITA‎


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.