Yorrys Raweyai Sebut Kabar Pencopotan Dirinya Hoax

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai saat tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 10 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai saat tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 10 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta- Yorrys Raweyai menanggapi kabar pencopotan dirinya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar oleh Setya Novanto. Menurut Yorrys Raweyai kabar tersebut hoax.

    "Ini hoax saja, apalagi yang ngomong orang yang tidak punya kapasitas untuk menyampaikan itu," kata Yorrys melalui sambungan telepon pada Selasa, 3 Oktober 2017.

    Kabar pencopotan Yorrys disampaikan politikus Golkar Aziz Samuel. Menurut Aziz, surat pergantian Yorrys ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Menurut Aziz, Yorrys diduga melanggar aturan di luar batas toleransi partai. Tepatnya, Yorrys dinilai membuat intrik yang tidak menguntungkan Golkar.

    Baca juga: Setya Novanto Copot Yorrys Raweyai dari Korbid Polhukam

    Yorrys belakangan gencar menyuarakan pembenahan Partai Golkar. Dia juga didapuk sebagai ketua tim yang mengkaji elektabilitas Golkar. Hasil kajian tim itu merekomendasikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas. Yorrys mendorong pergantian ini lantaran Novanto sedang terjerat perkara korupsi e-KTP.

    Yorrys Raweyai mengatakan ada dua faktor kabar pencopotannya ini tak layak dipercaya. Pertama, keputusan pemecatan seharusnya disampaikan sekretaris jenderal atau ketua harian. Kedua, merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, perubahan kepengurusan harus dilakukan melalui mekanisme pleno. "Ini tidak ada pleno," katanya.

    Yorrys mengisahkan dirinya baru selesai berbincang dengan Nurdin Halid via telepon ketika Tempo menghubungi. Menurut Yorrys, koleganya di partai Golkar itu bertanya apakah Yorrys sudah mengetahui kabar tersebut.

    Baca juga: Setya Novanto Diminta Mengabaikan Rekomendasi Yorrys Raweyai

    Yorrys mengatakan membaca kabar pemecatannya di media, tetapi enggan menanggapinya. Kendati demikian dia menanyakan kebenaran informasi itu pada Nurdin Halid. Nurdin, seperti dikutip Yorrys, mengatakan surat itu ilegal.

    "Abang bilang sama media itu surat ilegal, kata saya (Nurdin)," ujar Yorrys Raweyai menirukan ucapan Nurdin Halid.

    Hingga berita ini ditulis, Nurdin Halid belum bisa menjawab panggilan Tempo. Rekan Nurdin yang mengangkat teleponnya mengatakan, Nurdin sedang bersiap tampil di sebuah acara televisi swasta.

    Baca juga: Resep KPK Balas Kekalahan Kasus  Setya Novanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.