TEMPO Interaktif, Denpasar:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Matalatta yakin pendahulunya Hamid Awaluddin tidak melakukan kesalahan dengan membuat surat yang menyatakan dana Motorbike--salah satu perusahaan Tommy Soeharto-- di BNP Paribas cabang London senilai Rp 90 Miliar bukan hasil korupsi. “Saya kira bukan itu maksudnya,” kata Mattalata di Kuta, Bali Selasa. Ia meminta semua pihak menyerahkan penilaian masalah itu ke pengadilan yang tengah memproses kasus tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, OC Kaligis - pengacara Tommy Soeharto- mengakui menggunakan surat dari Hamid saat menjabat Menteri Hukum dan HAM untuk pembuktian dana Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey bukan hasil korupsi. Pengadilan Guernsey sudah mulai menggelar sidang adu bukti gugatan intervensi kejaksaan dalam kasus dana Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang tersimpan di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey. Persidangan ini merupakan rangkaian sidang gugatan intervensi antara Kejaksaan Agung dan pihak Tommy yang menggugat BNP Paribas cabang Guernsey. Adapun kisah duit Tommy di BNP Paribas cabang Guernsey sebesar 36 juta euro atau sekitar Rp 421 miliar bermula dari gugatan Garnet Investment Limited--salah satu perusahaan milik Tommy--Maret tahun lalu. BNP Paribas menolak permintaan Garnet mencairkan dana karena mencurigai dana itu hasil korupsi. Kejaksaan Agung menerima informasi tersebut dari Kedutaan Besar RI di Inggris, lalu mengajukan gugatan intervensi. Rofiqi Hasan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Keluarga Hamid Awaluddin Ramai-ramai ke Jakarta
23 Oktober 2014
Keluarga Hamid Awaluddin Ramai-ramai ke Jakarta
Sopir Hamid Awaluddin, Nusu, mengatakan ada sepuluh anggota keluarga
Hamid yang ke Jakarta karena mendengar kabar Hamid dipilih jadi
menteri.
Hamid Awaludin: Pluralisme Jokowi-JK Bukan Wacana
6 Juli 2014
Hamid Awaludin: Pluralisme Jokowi-JK Bukan Wacana
Jokowi dan JK memiliki rekam jejak yang bagus dalam membela pluralisme.
Ibunda Hamid Awaluddin Meninggal
4 Februari 2014
Ibunda Hamid Awaluddin Meninggal
Ibunda Hamid Awaluddin akan dimakaman hari ini di Katangka, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selepas zuhur.
Mahasiswa Minta Hamid Awaluddin Diproses Hukum
10 Juli 2007
Mahasiswa Minta Hamid Awaluddin Diproses Hukum
Koordinator aksi, Illank Radjab mengatakan selama ini Hamid seolah tidak tersentuh oleh hukum dalam kasus dugaan korupsi di KPU Pusat.
Hamid Bantah Tetapkan Harga Segel
25 Juli 2006
Hamid Bantah Tetapkan Harga Segel
Hamid mengakui pernah memanggil Daan di ruang Ketua KPU Nazarudin Syamsudin pada 14 Juni 2003, untuk mengingatkan agar mempercepat proses pengadaan kertas segel.
Menteri Hamid Awaluddin Sakit Panas
30 November 2005
Menteri Hamid Awaluddin Sakit Panas
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hamid Awaludin dirawat di Rumah Sakit MMC, Jakarta karena menderita sakit panas.
Menteri Hukum Temukan Narkoba dan Viagra di Penjara
7 November 2005
Menteri Hukum Temukan Narkoba dan Viagra di Penjara
Di Rutan, Hamid memeriksa blok C2 khusus narkoba, yang berjumlah 14 kamar dan dihuni oleh 202 orang tahanan. Di situ ia menemukan tujuh paket sabu-sabu, beberapa alat hisap (bong), alumunium foil, sedotan pelastik, dan korek api.
Menteri Hukum dan HAM Nilai Seluruh Penjara Tak Layak
7 November 2005
Menteri Hukum dan HAM Nilai Seluruh Penjara Tak Layak
Pertumbuhan pembangunan infrastruktur penjara, hanya 3 persen. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah populasi pertumbuhan penghuni yang mencapai 17 persen. Seharusnya, penjara yang ada maksimal dihuni oleh 60 ribu orang, tapi sekarang dihuni 110 ribu orang.
Hari Ini, Menteri Hamid Laporkan Kinerjanya ke Presiden
25 Oktober 2005
Hari Ini, Menteri Hamid Laporkan Kinerjanya ke Presiden
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin mengaku akan menyerahkan laporan kinerja departemennya selama setahun kepada Presiden Yudhoyono, Selasa (25/10) ini. Isinya, kata dia, pencapaian yang telah diraih oleh departemennya.
Terdakwa Hamdani Amin Bantah Keterangan Hamid
28 September 2005
Terdakwa Hamdani Amin Bantah Keterangan Hamid
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Hamid Awaluddin mengaku tidak pernah menerima uang dari Hamdani Amin, kepala biro keuangan komisi itu. Semua keterangannya dibantah Hamdani.
