TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Budiawan, menilai pemutaran kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI adalah bentuk ketakutan Tentara Nasional Indonesia karena selama ini sudah melakukan justifikasi sejarah dari perspektif mereka.

"Sekarang dengan munculnya versi-versi alternatifnya, jadinya seperti ditelanjangi," kata Budiawan saat dihubungi Tempo, Senin, 18 September 2017.

Baca: PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

TNI menginstruksikan jajarannya di daerah-daerah untuk menonton bersama film Pengkhianatan G 30 S PKI. TNI akan melakukan pemutaran film itu di satuan-satuan korpsnya di seluruh daerah dan juga mempersilakan masyarakat yang ingin ikut menonton.

Budiawan menjelaskan selama ini TNI mengklaim peristiwa 1965 sebagai tindakan penyelamatan dan heroik. Namun, adanya film lain sebagai tandingan, memunculkan sudut pangan yang lain dalam sejarah. Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda. "Itu karena tahun 1965-1966 keterlibatan TNI khususnya Angkatan Darat sangat sentral," ujarnya.

Menurut Budiawan, TNI tidak ingin peristiwa 1965 dibaca dan ditafsirkan ulang sebagai bentuk kejahatan. Ia menjelaskan, selama ini TNI melindungi hal-hal ini dengan versi sejarah menurut mereka. "Mereka sudah melindunginya dengan klaim-klaim ideologis sebagai bentuk penyelamatan negara," ucap dia.

Baca juga: Tiga Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G 30 S PKI

Ia menambahkan, pemutaran film Pengkhianatan G 30 S PKI merupakan kepentingan internal TNI. Menurut dia, TNI tidak menginginkan anggota muda lepas dari doktrin dari versi alternatif sejarah. "Ini positif buat mereka (TNI) untuk meyakinkan kalangan mereka," ujarnya.

SYAFIUL HADI