Kapolri Tunjuk Putut Eko Bayu Jadi Irwasum  

Reporter

Editor

Kamis, 14 September 2017 04:46 WIB

Komjen Pol Putut Eko Bayuseno. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menunjuk Komisaris Jenderal Pol Putut Eko Bayuseno untuk menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Penunjukkan tersebut dilakukan karena Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno akan memasuki masa pensiun.

Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram bernomor ST/2194/IX/2017 tertanggal 13 September 2017.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, Rabu malam membenarkan adanya mutasi tersebut." "Iya, TR-nya baru keluar," katanya.

BACA: Jika Naik Pangkat, Putut Berpeluang Calon Kuat Kapolri

Martinus mengatakan mutasi ini merupakan penyegaran bagi sebuah institusi Polri untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja institusi.

"Mutasi itu merupakan sesuatu yang rutin dalam rangka tour of duty dan tour of area. Ada juga yang memasuki masa pensiunan (Irwasum Polri), sehingga perlu diganti," kata Martinus.

Sementara jabatan yang ditinggal Putut, yakni Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) akan diisi oleh Komjen Pol Moechgiyarto yang sebelumnya menjabat Kalemdiklat Polri.

BACA:Kompolnas Coret Budi Waseso dan Putut Bayuseno?

Di telegram itu tertera bahwa Tito mengangkat Irjen Pol Unggung Cahyono yang merupakan Aslog Kapolri menjadi Kalemdiklat Polri. Posisi Kalemdiklat akan membuat Unggung mendapat promosi bintang tiga (komjen). Sementara Brigjen Pol Asep Suhendar yang sebelumnya menjabat Sahlijemen Kapolri akan mengisi jabatan yang ditinggalkan Unggung.

Kemudian posisi Sahlijemen Kapolri akan ditempati Brigjen Pol Anton Wahono yang saat ini menjabat Kapolda Bangka Belitung.

Dalam TR tersebut tercatat bahwa Kapolri juga mengangkat Brigjen Pol Syaiful Zachri menjadi Kapolda Babel, posisi yang ditinggalkan Anton Wahono.

ANTARA

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

2 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

17 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

29 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya