Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/
TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana pembekuan KPK yang disuarakan oleh salah satu anggota pansushak angket DPR soal KPK dari fraksi partainya, Henry Yosodiningrat, bukan merupakan sikap partai.
"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” kata Hasto lewat keterangan resmi yang diterima Tempo, Sabtu 9 September 2017.
Menurut Hasto, sejak awal PDIP mencermati pembentukan Pansus Angket KPK DPR adalah bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK. Selain itu, guna mendorong kerjasama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan. Bukan membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.
Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK." "Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto.
Namun dengan kewenangan yang sangat besar dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luar. "Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standar operating procedure yang ada," kata Hasto.
Mengingat kewenangan yang sangat besar, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting. Utamanya untuk memastikan pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam rangka pelembagaan budaya tertib hukum.
Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya menginstruksikan kepada seluruh anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan di Pansus hak angket DPR untuk KPK untuk lebih mengedepankan berbagai gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK. "Saya minta anggota Pansus dari PDIP agar mengedepankan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK," kata Hasto.
Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
