DPR Agendakan Ulang Rapat dengan KPK Senin Pekan Depan  

Reporter

Rabu, 6 September 2017 14:22 WIB

Desmond J. Mahesa. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi III menunda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedianya diadakan hari ini, Rabu, 6 September 2017. Rapat dijadwalkan kembali pada Senin pekan depan, 11 September 2017, pukul 15.00.

Rapat ditunda karena sebagian pimpinan KPK sedang berdinas ke luar kota. "Sekretariat Komisi III menerima pemberitahuan KPK," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa, Rabu, 6 September 2017.

Baca:
KPK Tak Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi ...
Rapat di DPR Hari Ini, KPK: Undangannya Kami Hormati ...

Komisi III mengagendakan rapat untuk membahas sejumlah hal dengan lembaga antirasuah itu. Hal yang dibahas itu di antaranya soal anggaran KPK pada tahun mendatang. Rapat juga direncanakan untuk meminta keterangan pimpinan KPK mengenai informasi tentang Direktur Penyidik KPK Aris Budiman kepada Pansus Hak Angket.

KPK, kata Desmond, meminta pertemuan dengan Komisi III DPR dijadwalkan ulang pada pekan mendatang. Komisi III DPR, melalui Sekretariat Komisi III, telah membicarakannya dengan KPK dan sepakat melakukan RDP pada Senin, 11 September 2017.

Baca juga:
KPK Periksa Dirut Quadra dan 3 Saksi Ini Terkait Setya ...
Inilah Perkara-perkara Korupsi yang Masih Menanti Dahlan Iskan

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan ketidakhadiran KPK dalam rapat ini akan merugikan lembaga antirasuah itu. "Kalau tidak hadir, yang rugi adalah institusi KPK," katanya.

Sebab, menurut dia, keterangan KPK bisa memberikan pertimbangan bagi Pansus dan Komisi III agar rekomendasi yang dikeluarkan nantinya lebih obyektif. "Jadi saya imbau KPK tinggalkan ego pribadi. Pikirkan institusi KPK secara keseluruhan," ujarnya.


DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

11 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

18 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

4 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

5 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya