Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Jakarta, Menlu: Urusan Bilateral

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Minggu, 20 Agustus 2017 11:40 WIB

Menlu Retno Marsudi menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas Rohingya di Yangon, Myanmar, 19 Desember 2016. REUTERS/Soe Zeya Tun

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dijadwalkan akan ke Indonesia pekan ini dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan itu adalah kunjungan resmi kenegaraan.

"Kunjungan ini digunakan untuk merekatkan hubungan bilateral kita dengan Vietnam," kata Retno pada, di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017.

Kunjungan Nguyen Phu Trong ke Indonesia dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga akan dijadwalkan akan menemui para pimpinan DPR RI, MPR dan juga DPD RI.

Baca :
Status Kewarganegaraan Johannes Marliem Masih Simpang Siur
Insiden Bendera SEA Games, Jokowi Tunggu Permintaan Maaf Resmi Malaysia

Retno menegaskan bahwa kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia adalah urusan resmi kenegaraan. Tidak ada hubungannya dengan ideologi negara Vietnam.

"Sekali lagi dealing kita dengan vietnam adalah urusan kenegaraan. Tidak ada urusannya dengan ideologi," ucap Retno.

Kunjungan Nguyen ke Indonesia merupakan kunjungan setelah sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Vuong Dinh Hue pada Juli 2017 lalu.

Kunjungan inj juga merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Vietnam atas kesedian Pemerintah Indonesia untuk menghadiri acara KTT APEC 2017 yang rencananya akan diadakan pada 11-12 November 2017 di, Da Nang, Vietnam.

DIAS PRASONGKO | DWI A

Berita terkait

INALAC Business Forum di Peru Raup Transaksi Rp16.2 Triliun

5 hari lalu

INALAC Business Forum di Peru Raup Transaksi Rp16.2 Triliun

Selama tiga hari berlangsungnya INALAC Business Forum di Peru, 11-13 September 2024, terjadi transaksi bisnis senilai Rp16.2 Triliun

Baca Selengkapnya

Bebas Visa Sesama ASEAN, Ini Rute yang Kerap Dipakai Mengirim WNI ke Myawaddy Myanmar

6 hari lalu

Bebas Visa Sesama ASEAN, Ini Rute yang Kerap Dipakai Mengirim WNI ke Myawaddy Myanmar

Sejumlah WNI diduga terjebak menjadi pekerja online scammer di wilayah konflik Myawaddy Myanmar.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

8 hari lalu

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

WNI di Vietnam Selamat dari Topan Yagi

8 hari lalu

WNI di Vietnam Selamat dari Topan Yagi

Kementerian Luar Negeri RI meyakinkan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam sapuan topan Yagi di Vietnam.

Baca Selengkapnya

Kemlu Bebaskan WNI yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

8 hari lalu

Kemlu Bebaskan WNI yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi

Seorang WNI yang bekerja di Arab Saudi terancam hukuman mati. Ia berhasil dibebaskan dan dipulangkan ke keluarganya oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Baca Selengkapnya

Video 20 WNI Disekap dan Disiksa di Myanmar, Kemenlu Deteksi Mereka Ada di Wilayah Terpencil Hpa Lu

9 hari lalu

Video 20 WNI Disekap dan Disiksa di Myanmar, Kemenlu Deteksi Mereka Ada di Wilayah Terpencil Hpa Lu

Kemenlu telah mendeteksi keberadaan 20 WNI yang ada dalam video viral, penyiksaan dan penyekapan di Myanmar. Diduga korban onlien scammer.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Jenazah WNI yang Meninggal di Kamboja Belum Dapat Dipulangkan

9 hari lalu

Kementerian Luar Negeri RI Benarkan Jenazah WNI yang Meninggal di Kamboja Belum Dapat Dipulangkan

KBRI telah berupaya menelusuri perusahaan tempat WNI tersebut bekerja selaku pihak yang harus bertanggung jawab memulangkan jenazah.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Lima Promosi Budaya di Peru

10 hari lalu

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Lima Promosi Budaya di Peru

Para pengunjung antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya Indonesia, mulai dari tarian tradisional hingga parade pakaian adat

Baca Selengkapnya

Indonesia Resmikan Layanan E-paspor di KJRI Sydney

13 hari lalu

Indonesia Resmikan Layanan E-paspor di KJRI Sydney

Peluncuran e-paspor ini merupakan upaya meningkatkan layanan Perwakilan RI kepada WNI sebagai bagian dari prioritas kebijakan luar negeri

Baca Selengkapnya

Ukraina Mengancam Mongolia karena Tak Patuhi Putusan ICC untuk Menahan Vladimir Putin

17 hari lalu

Ukraina Mengancam Mongolia karena Tak Patuhi Putusan ICC untuk Menahan Vladimir Putin

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengancam Mongolia akan menerima konsekuensi karena tidak menahan Vladimir Putin yang kunjungan kerja ke sana

Baca Selengkapnya