Berminat Jadi Komisioner KPPU? Berikut Kompetensi yang Diinginkan...

Reporter

Selasa, 15 Agustus 2017 05:01 WIB

Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta -Panitia seleksi anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2017—2022 mendorong profesional dan praktisi yang merasa memiliki kompetensi hukum bisnis dan industri agar mendaftar dalam seleksi.

Berbicara dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Ina Minara S. Ruky, anggota Pansel KPPU 2017—2022 mengemukakan anggota KPPU harus memiliki kemampuan analisis praktik usaha dan menegakkan hukum persaingan usaha.

"Kita ketahui industri berkembang dinamis berarti mereka yang duduk itu akan mempunyai pandangan jauh ke depan. Kemudian juga memiliki keahlian di bidang hukum-hukumnya diutamakan adalah hukum persaingan usaha," kata Ina, Senin 14 Agustus 2017.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.96/P Tahun 2017, Pansel KPPU 2017-2022 berisi Hendri Saparini sebagai ketua dan beranggotakan Ina, Rhenald Kasali, Paripurna P. Sugarda, Alexander Lay, dan Cecep Sutiawan.

Ina menambahkan calon anggota juga perlu memiliki visi untuk mendorong kesejahteraan, efisiensi dan kepastian berusaha bagi pelaku, baik usaha kecil, menengah maupun besar.

"Jadi, anggota yang sekarang juga boleh mendaftar selama itu dipenuhi persyaratan UU. Kan ada umur, masa jabatan, selama itu dipenuhi maka dia bisa mendaftar kembali," tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pansel KPPU 2017—2022 Hendri Saparini menyatakan anggota KPPU saat ini yang diketuai oleh Syarkawi Rauf akan purna tugas pada 27 Desember 2017.

Nantinya, pansel akan menyerahkan nama-nama calon yang lolos seleksi kepada Presiden. Calon-calon ini, lanjut Hendri, akan melalui tahap seleksi administrasi, tulis dan wawancara.

Berikutnya, Presiden akan mengajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Hendri mengatakan untuk masa pendaftaran calon, pansel menerima nama dari 16 Agustus-14 September 2017. Hasil seleksi ini, katanya, akan diumumkan pada 14 September 2017.

"Kami sangat berharap ada sikap proaktif dari seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi dan juga memiliki kemauan keras untuk bersama-sama ikut di dalam seleksi anggota komite ini dan kemudian akan bersama-sama pula menjadi salah satu bagian di dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia

BISNIS.COM

Berita terkait

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

44 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

55 hari lalu

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.

Baca Selengkapnya

KPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?

13 Februari 2023

KPPU Sebut 2 Pelanggaran Penyebab Minyakita Langka dan Mahal, Apa Saja?

Minyakita yang semakin langka dan mahal disebut KPPU karena maraknya pelanggaran penjualan di berbagai wilayah.

Baca Selengkapnya

Pedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh

13 Februari 2023

Pedagang Sebut Minyakita Dijual Secara Bundling, Kemendag: Tidak Boleh

Kemendag melarang penjualan Minyakita secara bersyarat atau bundling yang diakui pedagang pasar.

Baca Selengkapnya

KPPU Temukan Dugaan Kemasan Minyakita Dibuka dan Dijual Sebagai Minyak Curah

13 Februari 2023

KPPU Temukan Dugaan Kemasan Minyakita Dibuka dan Dijual Sebagai Minyak Curah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mengungkapkan hasil investigasinya ihwal penyebab harga minyak goreng bersubsidi merek Minyakita melonjak di atas batas eceran tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya

Minyakita Langka, KPPU: Masih Banyak Pelanggaran di Berbagai Daerah

13 Februari 2023

Minyakita Langka, KPPU: Masih Banyak Pelanggaran di Berbagai Daerah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut banyak pelanggaran dalam penjualan Minyakita di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

KPPU Sebut Jakpro Bantah Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III

2 Februari 2023

KPPU Sebut Jakpro Bantah Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Revitalisasi TIM Tahap III

KPPU mengatakan para terlapor, termasuk PT Jakpro menolak soal dugaan persengkokolan tender proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III.

Baca Selengkapnya

Afif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU

16 September 2022

Afif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU

Penetapan Ketua KPPU mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Baca Selengkapnya