Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya, Kamis, 10 Agustus 2017. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas Badan Siber dan Sandi Negara (SBBN).
Asman tiba di kantor Wiranto sekitar pukul 09.30 menggunakan mobil dinas menteri. Setelah melakukan pertemuan tertutup, Asman keluar dari kantor Kementerian Koordinator Politik pukul 09.55. "Konsultasi rutin biasa, masalah badan siber nasional," kata Asman.
Asman menuturkan pertemuan ini membahas persiapan seleksi calon pimpinan SBBN. Ia menyebut akan ada panitia seleksi pemilihan ketua untuk badan tersebut. “Pansel nanti ada panitianya, nanti dikoordinasikan oleh Pak Menko (Wiranto),” kata Asman.
Sementara itu, Wiranto masih belum bersedia memberikan komentar panjang terkait dengan pertemuan tersebut. Ia hanya menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di bawah koordinasinya. Karena itu, kata dia, apabila bertemu, kedua menteri itu membicarakan aparatur sipil negara. “Bagaimana kami mencoba merekrut para PNS yang baru,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdirinya BSSN tinggal menunggu dua hal. Pertama, hasil seleksi tim panitia seleksi kepala dan empat deputi BSSN dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu, kata Rudiantara, ihwal job description Badan Siber dan Sandi Negara, harus lebih detail. Hal itu diperlukan karena lembaga tersebut menggabungkan dua lembaga, yaitu Lembaga Sandi Negara serta Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.