TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyarankan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan mengambil contoh Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya aktivis Munir. Anggota TGPF itu bisa berasal dari lembaga negara seperti kepolisian, KPK, Kejaksaan, Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga independen.

"Koordinasinya (Tim Gabungan kasus Novel) langsung dengan Presiden (Joko Widodo atau Jokowi)," kata Usman di Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2017.

Baca juga: Novel Baswedan Siap Diperiksa Polri

Usman, yang merupakan bekas Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, mengatakan dengan dibentuknya tim independen kasus Novel kendala- kendala yang selama ini dialami tim penyidikan dari kepolisian bisa dievaluasi. Jika kerjanya sudah maksimal, tim independen bisa meminta mempercepat penanganan kasus.

"Kalau ternyata belum maksimal bisa direkomendasikan pergantian penyidik. Dalam kasus Munir berapa kali dilakukan pergantian tim penyidik," ujarnya.

Menurut dia, jika kepolisian saat ini kesulitan menemukan bukti di lapangan dan saksi-saksi tidak melihat pelaku penyiraman Novel, bisa diperiksa jalur komunikasi orang-orang yang diduga pelaku. "Apakah ini telah dilakukan nantinya bisa dievaluasi oleh tim pencari fakta," kata Usman.

Dibentuknya TPF, kata Usman, bisa memudahkan kerja kepolisian dengan fungsinya pencarian fakta, supervisi, dan kontrol. Kalau penyidik kepolisian mengalami kendala karena dihalang-halangi atasan, TPF bisa memberikan rekomendasi agar pihak yang menghalangi upaya penyidikan dinonaktifkan. "Rekomendasinya bisa ke Kapolri, malah bisa langsung ke presiden," katanya.

Novel Baswedan disiram air keras tepat di wajahnya oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. Akibat kejadian itu, Novel harus dirawat di rumah sakit di Singapura.

IRSYAN HASYIM