Ribuan Anggota Badan Otonom NU Banyumas Menolak Sekolah 5 Hari  

Reporter

Senin, 7 Agustus 2017 14:49 WIB

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Banyumas - Ribuan anggota badan otonom Nahdlatul Ulama (NU)
Kabupaten Banyumas mendatangi Alun-alun Purwokerto, Senin, 7 Agustus 2017. Mereka berunjuk rasa menolak penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah.

"NU bagian dari benteng NKRI. Kami sudah kenyang mengenyam persoalan bangsa. Penolakan full day school bagian dari bentuk kepedulian kami dan bentuk tanggung jawab kami kepada NKRI," kata koordinator lapangan pengunjuk rasa, Taufik Hidayat.

Baca: Lembaga Maarif NU Tidak Sejalan dengan Kebijakan Sekolah 5 Hari

Kebijakan full day school, kata Taufik, dianggap tidak manusiawi karena selama lima hari, murid yang juga santri pondok NU, dipaksa menghabiskan waktu di sekolah. "Pendidikan manusia tidak seutuhnya difokuskan secara intelektual, tapi juga diimbangi dengan nilai-nilai spiritual," ujarnya.

Taufik menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan situasi dan kondisi warga di pedalaman dan perbatasan. Wilayah tersebut, menurut dia, memiliki kearifan lokal masing-masing yang harus dihormati, seperti adanya interaksi anak dengan lingkungan dan keluarga.

Simak: NU Menolak Sekolah Lima Hari, Said Aqil: Bukan Sentimen Ormas

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Banyumas KH Maulana Ahmad Hasan mengatakan menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Dia meminta Presiden Joko Widodo menegur sekaligus mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menurut dia, penolakan tersebut sejalan dengan instruksi PBNU dan PWNU Jawa Tengah.

Maulana meminta kurikulum 2013 diberlakukan lagi karena dinilai sudah memiliki pendidikan karakter. Kebijakan full day school, kata dia, merugikan 70 ribu madrasah diniyah dan ratusan ribu Taman Pendidikan Al-Quran di bawah naungan NU.

Lihat: Tak Perlu Paksakan Sekolah Lima Hari

Selama ini, Maulana mengaku, sering mendapat aduan dari madrasah diniyah yang setiap sore nyaris kehabisan santri. Selain itu, ada laporan dari orang tua yang mengaku prihatin dengan kondisi anaknya yang kelelahan sepulang sekolah. "Program sekolah 5 hari sangatlah tidak ramah lingkungan dan budaya pendidikan agama di Indonesia," ujarnya.

BETHRIQ KINDY ARRAZY

Berita terkait

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

1 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

6 hari lalu

Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres

Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

14 hari lalu

Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan

Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.

Baca Selengkapnya

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

15 hari lalu

Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya

Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

21 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

22 hari lalu

Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos

Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

22 hari lalu

Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral

Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

23 hari lalu

Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?

Empat menteri tampil di sidang sengketa pilpres menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum Anies dan Ganjar menguntungkan Prabowo

Baca Selengkapnya

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

23 hari lalu

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?

Baca Selengkapnya

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

23 hari lalu

Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR

Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya