Suasana audiensi Pansus Hak Angket KPK bersama LSM Koar Parlemen dan Mahasiswa Trisakti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Juli 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap bergulirnya hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi didominasi motif mencari-cari kesalahan yang ada di dalam lembaga tersebut. Akibatnya, kata Ferry, wajar jika keberadaan Panitia Khusus Hak Angket pun dinilai bakal melemahkan KPK.
“Kalau sekarang (hak angket) lebih dominan mencari-cari kesalahan yang ada di dalam KPK sehingga masyarakat memandang bahwa ini tujuannya melemahkan," ujar Ferry dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 5 Agustus 2017.
Menurut Ferry, Pansus Hak Angket perlu memberi prioritas pada penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) lembaga antirasuah itu. Ia berharap penguatan standar operasional tersebut dapat memperkuat KPK. “Yang harus dilakukan pansus adalah mengelaborasi terhadap sistem SOP sehingga tidak bobotnya mencari kesalahan KPK,” kata dia.
Ferry menambahkan, nantinya pansus angket KPK juga bisa memberi rekomendasi evaluasi lembaga lain yang bersinggungan dengan KPK seperti kepolisian. Menurut dia, keberadaan kepolisian dan KPK terkait satu sama lain karena ada kehadiran personel kepolisian di KPK. “Sebaiknya dievaluasi juga keberadaan institusi polisinya,” ujarnya.
Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan telah mendapat sejumlah informasi terkait dengan tindakan tidak sesuai prosedur yang dilakukan KPK. Beberapa di antaranya perihal indikasi rumah sekap itu digunakan untuk mengkondisikan saksi palsu untuk suatu perkara dan praktik tukar guling kasus.
Namun, Masinton, yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, enggan membuka bukti atas tudingannya tersebut. "Nanti kita buka semuanya di Pansus," ujar dia.
Pansus Hak Angket KPK terus bekerja meski dengan enam perwakilan fraksi tersisa. Terakhir Fraksi Partai Gerindra menarik diri mengikuti jejak tiga fraksi lainnya, seperti Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Adanya indikasi pelemahan KPK menjadi penyebab Gerindra menarik diri di samping alasan legalitas pansus.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
