Hary Tanoesoedibjo meninggalkan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber, Jakarta, 12 Juni 2017. TEMPO/Rizki Putra
TEMPO.CO, Semarang- Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, Muhamad Yulianto, menilai sikap Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla dinilai sebagai personal safety ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo.
“Meski alasan lain juga untuk membangun basis partai. Namun lebih utama persoalan keamanan pribadi atau personal safety HT (Hary Tanoe),” kata Yulianto kepada Tempo, Kamis, 3 Agustus 2017.
Menurut Yulianto, personal safety yang dimaksud adalah untuk kepentingan Hary Tanoe yang merasa dipinggirkan. “Dalam situasi seperti itu butuh pengertian dan kesepakatan dari partai dengan pemerintah,” ujar Yulianto.
Sikap politik Hary Tanoe yang sering berubah, kata Yulianto, bisa dilihat dari jejak perjalanan politiknya. CEO MNC Group itu pernah di Partai NasDem, pindah ke Partai Hanura, lalu mendirikan partai politik sendiri. Hary Tanoe diperkirakan juga akan mengubah haluan pemberitaan media-media yang dia miliki.
Sebelumnya, media cetak dan elektronik Hary Tanoe sering mengkritik kinerja pemerintah. “Posisi pekerja media yang seharusnya kritis akan dilematis antara idealisme jurnalis dan kepentingan politik owner,” katanya.
Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan dukungan kepada Presiden Jokowi akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional Perindo. Hal itu membuat berbagai pihak menganggap Perindo secara tak langsung sudah siap mendukung Presiden Jokowi pada 2019.
Jika hal itu terjadi, koalisi pemerintah akan semakin gemuk. Saat ini sudah ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai partai pendukung pemerintah.
