Kasus Novel Baswedan, Fadli Zon: Jangan Sampai Jadi Bola Liar

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 31 Juli 2017 18:05 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai pengusutan kasus penyiraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berjalan lambat dan berharap segera diselesaikan.

"Ini sudah berjalan hampir 4 bulan dan biasanya untuk kasus lain berjalan cepat tetapi dalam kasus ini berjalan lambat," kata Fadli, politikus Partai Gerindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 31 Juli 2017.
Baca : Ada Tiga Sketsa Wajah Penyerang Novel Baswedan

"Ada kesan yang mungkin ditutupi atau kesan yang tidak transparan," kata Fadli Zon. Menurut dia, penyelesaian kasus penting agar tak menjadi bola liar.

Dia menilai kasus Novel Baswedan telah menjadi perhatian publik. Fadli Zon berpendapat informasi yang ada mestinya bisa menjadi bahan kepolisian untuk mengusut kasus ini.

Fadli Zon menegaskan bahwa Novel memerlukan keadilan pasca-serangan terhadap dirinya. Meski begitu, tak kunjung tuntasnya kasus ini, kata Fadli, bukan berarti kepolisian tak serius mengusut kasus ini. "Saya kira mereka (polisi) punya jalan, tapi mungkin dianggap lambat oleh publik," ujarnya.

Wakil DPR dari fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto setali tiga uang. Menurut dia, kasus serangan terhadap Novel Baswedan telah menjadi persoalan rumit dan menyita waktu yang terlalu lama.
Simak juga : Lelaki Gempal di CCTV Rumah Novel Baswedan itu...

"Sampai saat ini belum ada kejelasannya, karena pemerintah tidak secepatnya mengatasi ini," ujar dia.

Agus mengaku telah merekomendasikan kepada Presiden untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengusut penyerangan terhadap Novel Baswedan. Namun, hasilnya nihil. "TPF itu menurut saya tidak bisa dipungkiri. Harus ada, kalau enggak ada, rasanya makin lama bisa terungkap," kata dia.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

11 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya