TEMPO Interaktif, Serang:Kejaksaan Tinggi Banten mulai mengusut dugaan penyelewengan dana pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2006 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten, I Gede Sudiatmadja, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Ketua KPU Banten Didi Hidayat Laksana untuk dimintai keterangan. "Sedianya Didi diperiksa tim penyidik Selasa kemarin. Namun, karena sedang bertugas di luar kota, Didi tidak bisa memenuhi panggilan," ujarnya hari ini.Karena itu, kata Gede, Kejati kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada Didi untuk diperiksa tim penyidik pekan depan. Menurut Gede, dalam pengusutan kasus ini tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memeriksa pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini.Sebelumnya, delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi LSM Tangerang, yaitu BMB, Patirro, L3D Banten, LPKSM, Lipan, FKII, TCW, dan Garuk KKN, secara resmi melaporkan KPUD Banten ke Polda Banten beberapa waktu lalu, terkait dugaan penyimpangan tender proyek di KPUD Banten.Dalam laporannya, Alisansi LSM Tangerang menyebutkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pilkada Banten, Ketua KPU Banten selaku pejabat pembuat komitmen diduga tidak melakukan survei harga pasar yang wajar dan juga tidak menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS). Pagu yang digunakan adalah pagu yang tercantum dalam dokumen anggaran satuan kerja (DASK).Temuan Aliansi LSM ini juga menyebutkan, terdapat keanehan dalam proses tender proyek di KPUD Banten, seperti untuk stiker sosialisasi dengan jumlah sebanyak 326.400 lembar pagu yang ditetapkan Rp 979.200.000, ternyata ada pengusaha yang berani menawar Rp 135 juta, karena modal pengerjaan proyek tersebut hanya Rp 65 juta.Faidil Akbar