Mahasiswa Universitas Trisakti mengikuti pertemuan dengan Pansus Hak Angket KPK di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, 26 Juli 2017. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional DPR akan mengevaluasi keberadaannya di Panitia Khusus Hak Angket DPR. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandi Susanto bahkan mengatakan, bukan tidak mungkin dalam evaluasi itu, fraksinya memutuskan menarik anggotanya dari pansus tersebut.
"Kami sedang evaluasi kinerja pansus, paling akurat akan panggil anggota kami untuk mengetahui progres di dalamnya. Tapi kecenderungannya, kemungkinan besar akan kami tarik," kata Yandi Susanto di Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.
Yandi menjelaskan keputusan itu bukan tiba-tiba karena semua anggotanya dipantau, misalnya di Pansus Angket KPK, Pansus Pemilu, dan Pansus Otonomi Daerah. Karena itu, Yandi berdalih, hasil evaluasi yang dilakukan FPAN terukur, terarah, dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Salah satu kecenderungannya, kami menganggap Pansus Angket ingin melemahkan KPK padahal PAN bergabung ke pansus punya niat untuk memperkuat KPK," ujarnya.
Yandri menilai selama ini pansus sudah kehilangan arah dalam tujuan awal untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja KPK.
Selain itu, menurut dia, terkait semangat politikus senior PAN Amien Rais yang mendukung Pansus KPK, FPAN memiliki pandangan yang sama dengan mantan Ketua MPR tersebut, yaitu ingin memperkuat KPK.
Dia enggan mengungkapkan kapan evaluasi soal posisnya di Pansus Hak Angket itu dilakukan namun yang pasti akan dilakukan salam waktu dekat.
Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.
