TEMPO.CO, Jakarta - Politikus gaek Partai Golkar, Akbar Tandjung, turun gunung. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu ikut sibuk bicara kepada media soal elektabilitas partainya yang kian anjlok gara-gara pimpinannya terseret kasus korupsi.

Pada Minggu, 23 Juli 2017, Akbar menerima laporan hasil survei yang menyebutkan elektabilitas partainya di bawah 4 persen. Sinyal merah bagi partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun lebih dalam pemerintahan. "Terjadi kemerosotan dalam survei terbaru. Golkar 3,5 persen, di bawah 4 persen," kata Akbar kepada wartawan.

Baca: Generasi Muda Golkar Adukan Kasus Setya Novanto ke Akbar ...

Menurut Akbar, angka itu merosot dibanding survei pada akhir April atau awal Mei lalu. Saat itu, elektabilitas Golkar masih 7,1 persen. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru disahkan, ambang batas parlemen ditetapkan 4 persen. Artinya, partai yang tidak mendapat dukungan suara di atas 4 persen tidak punya hak memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. "Nah, ini yang kami sangat khawatir. Kami sangat takut kalau ini kejadian di pemilu 2019. Golkar tidak punya wakil," ujarnya.

Kecemasan Akbar terutama pada citra partai yang semakin memburuk. Kini, kata Akbar, Golkar dihadapkan pada masalah serius karena kasus skandal korupsi yang menyeret Setya Novanto. Akbar mengaku cemas dengan pemberitaan terus-menerus soal kasus Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "Seandainya proses peradilan terus berjalan, akan menjadi pemberitaan sehari-hari," ucapnya.

Baca: Pengurus DPP Golkar Temui Habibie, Kasus Setya Novanto Disinggung

Pemilu 2019 semakin dekat. Belum ada formula mengatasi terpuruknya pamor Golkar. Kondisinya kian parah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setya sebagai tersangka kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik. Senin sore, 24 Juli 2017, Akbar mengajak Setya bertemu B.J. Habibie, mantan Ketua Dewan Pembina Golkar.

Mengikuti saran Habibie, Akbar juga meminta Setya mengajukan praperadilan. Harapannya, Setya bisa lepas dari status tersangka. "Tidak ada lagi masalah sebagaimana beberapa orang yang mengikuti praperadilan," tuturnya.

Akbar Tanjung, yang juga mantan Ketua Umum Golkar, menyebutkan pertemuan dengan Habibie membicarakan opsi praperadilan atas kasus Setya. "Keberhasilan pemimpin bakal menentukan sejauh mana publik memberikan dukungan dalam bentuk jumlah suara dalam pemilu legislatif. " katanya. Setelah bertemu dengan Habibie, Setya mengaku belum berencana mengajukan praperadilan.

AMIRULLAH SUHADA | ADITYA BUDIMAN