Begini Kalkulasi Politik PPP Dukung Jokowi di Pilpres 2019  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 21 Juli 2017 16:23 WIB

Presiden Jokowi menjamu Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy di Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 November 2016. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan sejumlah partai politik dalam pemilu presiden 2019. Setelah Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sokongannya kepada Jokowi untuk pilpres 2019. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mendeklarasikan dukungan itu di Mukernas PPP.

"Saya sampaikan secara singkat, salah satu putusan Mukernas PPP, kami kembali mencalonkan Pak Jokowi untuk pemilu presiden 2019," kata Romahurmuziy ketika membacakan hasil Mukernas PPP di Ancol, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017.

Baca: Presiden Jokowi Akan Letakkan Batu Pertama Museum Muhammadiyah

Romahurmuziy menjelaskan, tidak sulit bagi kader-kadernya memutuskan mendukung Jokowi lagi dalam pilpres 2019. Selain hubungan yang baik selama ini, termasuk saat PPP menghadapi konflik kepengurusan, karena banyaknya kebijakan Jokowi yang sesuai dengan rekomendasi PPP.

Romahurmuziy menambahkan, keputusan untuk mendukung itu semakin kuat setelah melihat hasil sidang paripurna DPR terkait dengan RUU Pemilu. Sebagaimana telah diberitakan, paket RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah, di mana salah satu ketentuannya presidential threshold 20 persen, telah diputuskan secara mufakat. "Apabila dihitung, persentase partai-partai yang kemarin mendukung 20 persen sudah mencapai 61,65 persen," ujarnya.

Baca: Setya Novanto Tersangka, Golkar Tetap Usung Jokowi Pilpres 2019

Dalam pilpres 2014, PPP sebenarnya tidak masuk jajaran partai pendukung Presiden Joko Widodo. Bersama Gerindra, PAN, PKS, dan Golkar, PPP yang dulu dipimpin Suryadharma Ali memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Namun PPP mulai berganti kubu setelah Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji. Penetapan Suryadharma membuat kepengurusan PPP terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Romahurmuziy, yang sebelumnya menjabat posisi sekretaris jenderal, dan Djan Faridz.

Kubu Djan Faridz pada awalnya memilih menjadi oposisi dibanding Romahurmuziy yang memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi. Namun konflik kepengurusan selama setahun lebih akhirnya membuat Djan Faridz mengikuti jejak Romahurmuziy bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

5 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

6 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

33 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

36 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

36 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

36 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

39 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

48 hari lalu

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.

Baca Selengkapnya

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

49 hari lalu

KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara, PPP Khawatir Ada Ruang Negosiasi

PPP angkat bicara soal KPU yang memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau Provinsi Aceh.

Baca Selengkapnya

Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

57 hari lalu

Romy PPP Berharap Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Mulai Berlaku Saat Diputuskan

Romy PPP menyebut putusan MK soal penghapusan ambang batas parlemen adalah kemenangan kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya