Empat Fraksi Walk Out Tolak Voting RUU Pemilu

Reporter

Editor

Setiawan

Jumat, 21 Juli 2017 01:48 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat paripurna untuk menentukan nasib lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) berujung pada aksi walk out para anggota sejumlah fraksi. Anggota Fraksi Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menolak keputusan diambil melalui voting yang dilakukan pada Kamis malam, 20 Juli 2017.

Baca: DPR Putuskan 5 Isu Krusial RUU Pemilu Hari Ini

Aksi walk out tersebut diawali penentuan waktu untuk melakukan voting. Sebab, peserta paripurna masih terpecah menjadi kubu yang ingin segera mengambil keputusan serta kubu yang ingin menunda pembahasan hingga 24 Juli mendatang.

"Ada baiknya jika kita tentukan per fraksi. Jadi ada pandangan soal waktu (pengambilan keputusan)," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon sekaligus pemimpin rapat yang diadakan di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen tersebut.

Penentuan waktu akhirnya dilakukan secara terbuka dengan penghitungan suara manual semua anggota fraksi. Hasilnya, 322 peserta rapat setuju bila voting segera dilaksanakan, sementara 217 anggota dari Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS yang mengambil keputusan berbeda kalah suara.

"Silakan ambil keputusan. Kami atas nama Fraksi PAN menyatakan tak akan ikut tahapan berikutnya," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat akan beranjak dari ruang paripurna.

Langkah PAN pun diikuti tiga fraksi oposisi pemerintah.

Fadli yang menjadi bagian dari Gerindra pun memutuskan walk out dan menyerahkan palu kepemimpinan sidang pada Ketua DPR Setya Novanto. Adapun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang berasal dari PKS tidak ikut walk out meski memiliki pandangan berbeda dengan enam fraksi yang tersisa.

Baca: Lima Isu Krusial RUU Pemilu Dibawa ke Rapat ...

Jika enam fraksi tersebut memilih paket A dalam opsi RUU Pemilu, Fahri mengaku mengambil paket B.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

14 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya