Berebut Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar Usai Novanto Tersangka  

Reporter

Rabu, 19 Juli 2017 09:46 WIB

Ketua DPR Setya Novanto, kembali diperiksa KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang menyeret pula hakim konstitusi Akil Mochtar dalam Kasus suap ketua MK pada 2014. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan status tersangka terhadap Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) membuat dua jabatan yang dipegangnya menjadi incaran banyak politikus. Saat ini, Setya menjabat Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar.

Sejumlah fraksi di DPR mendesak Setya Novanto segera mundur dari jabatannya di lembaga legislatif itu usai penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK.

Baca juga:
Setnov Tersangka, Bambang Widjojanto Lempar 2 Pertanyaan ke DPR


“Lebih tepat Setya legowo meletakkan jabatan Ketua DPR dan fokus menghadapi persoalan di KPK,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto. Menurut dia, status Setya sebagai tersangka memperburuk citra para wakil rakyat.

Baca pula:
Setya Novanto Tersangka, Etika Politik Ketua DPR Disorot

Sekretaris Fraksi NasDem Syarief Alkadrie meminta hal yang sama. Alasannya, bila Setya tidak mundur, proses legislasi bisa terganggu. “Di tingkat pimpinan pun akan kesulitan kalau mengambil keputusan,” ucapnya.

Adapun Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Alex Indra Lukman meminta persoalan Setya dibahas di Badan Musyawarah. Dia berharap Golkar menyerahkan kursi Ketua DPR ke partainya. “Dalam hidup ada karma, kalau Golkar tetap mau ambil, silakan,” tuturnya.

Simak:
Setya Novanto Tersangka, Kalla: Itu Konsekuensi Perbuatan Tercela

Lingkup internal Partai Golkar juga bergejolak. Politikus muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendesak Setya segera mundur dari jabatan ketua umum. “Agar citra Golkar dan konsolidasi partai menghadapi agenda politik tidak terganggu,” katanya, kemarin.

Dari daerah, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Barat Desra Ediwan meminta pengurus pusat segera mempersiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menentukan ketua umum baru. “Segera konsolidasi internal dalam rangka menyelamatkan partai,” ujarnya.

Baca:
Bambang Widjojanto: Setelah Setya Novanto Tersangka, KPK Harus...

BW: Setya Novanto Tersangka, KPK Harus Antisipasi 3 Hal Ini

Mengenai maraknya desakan supaya dia mundur, Setya hanya menjawab pendek. “Saya telah berusaha menjalankan tugas sebagai pimpinan untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

Bendahara Umum Golkar Robert Kardinal memastikan Setya Novanto tidak akan mundur. “Tidak ada Munas (Musyawarah Nasional), tidak akan mundur dari Ketua DPR,” ujarnya.

ANDRI EL FARUQI | HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | AGUNGS

Video Terkait:
Setya Novanto Tersangka, Airlangga Hartarto: Golkar Berjalan seperti Biasa




Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

13 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

21 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

2 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya