Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengibarkan bendera partai saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 17 Mei 2016. Setya Novanto memilih Idrus Marham tetap sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. TEMPO/Johannes P. Christo
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menampik kabar adanya desakan dari daerah agar segera melangsungkan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum. Setya sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP. “Tidak ada itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Juli 2017.
Dorongan agar DPP Partai Golkar menyelenggarakan Munaslub datang dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris DPD, Desra Ediwan, menyarankan Munaslub dilakukan sebagai bentuk konsolidasi internal untuk menyelematkan partai ke depan. Ini yang ditampil Idrus Marham.
Menurut Desra, harus ada pelaksana tugas untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua umum partai. Sebab, Setya, yang sedang menjalani proses hukum di KPK, tak akan fokus memimpin partai berlambang beringin ini. "Munaslub di Partai Golkar harus segera disiapkan agar partai ini tetap bisa menjalankan roda organisasinya dengan pelbagai agenda politik di Tanah Air," ujar mantan Wakil Bupati Solok itu.
Menurut Idrus, pandangan Desra itu adalah sikap pribadinya. Sebab, Ketua DPD Golkar Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim, justru mendukung Setya Novanto. “Tadi malam ketuanya datang (ke rumah Setya),” tuturnya.
Idrus menjelaskan partainya dipilih oleh 18 juta penduduk Indonesia. Sebabnya di mana-mana bisa saja ada pribadi yang memiliki pandangannya masing-masing dan menyuarakan untuk menggelar Munaslub. Namun Idrus memastikan bahwa itu hanyalah pandangan pribadi saja. “Tidak bisa kami menafikan suara-suara itu. Inilah yang harus kita luruskan,” ucapnya.
Munaslub Golkar yang terakhir kali terjadi pada Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Saat itu Setya Novanto berhasil terpilih menjadi Ketua Umum Golkar mengalahkan Ade Komarudin yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPR.
Saat maju sebagai calon ketua umum Golkar, nama Setya Novanto sempat menjadi pembicaraan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham PT Freeport Indonesia atau yang dikenal kasus papa minta saham. Namun, Setya tetap berhasil melenggang dan terpilih untuk menduduki kursi ketua umum partai berlambang Beringin ini.
Isu menggelar Munaslub pun dibantah oleh Sekjen Golkar Idrus Marham. Pihaknya tetap akan mendukung Setya Novanto dan memegang asas praduga bersalah sampai ada putusan pengadilan tetap.
