TEMPO.CO, Yogyakarta - Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bisa membuat panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan berita di media massa (saya tidak melihat dan mendengar sendiri pernyataan Yusril) bahwa karena KPK dibentuk dengan Undang-undang maka KPK bisa diangket. Ini logika kacau," kata peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim, Senin malam, 10 Juli 2017, menanggapi pernyataan Yusril Ihza Mahendrea terkait hak angket KPK.

Baca juga:
Yusril: Jika KPK Menolak Pansus Angket, Bisa Gugat ke Pengadilan

Jika ukurannya adalah KPK dibuat dengan Undang-undang, kata dia, maka nanti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (kekuasaan kehakiman) juga bisa diangket oleh DPR. Ia juga membalikkan logika, DPR juga dibentuk atau dipilih, selain diamanatkan oleh konstitusi, juga sebelumnya dibuatkan undang-undang. Yaitu undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR Daerah (undang-undang nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya).

Berarti, kata Hifdzil, atas dasar karena dibentuk atau dipilih melalui undang-undang, maka apakah DPR juga bisa di angket. Tentu saja tidak bisa di-angket.

Baca pula:
Hak Angket KPK, 400 Guru Besar Minta Jokowi Segera Bersikap

"Logika pak Yusril sekali lagi lemah, pertanyaan selanjutnya, lembaga negara apa yang akan meng-angket DPR?," tanya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Ia menyebutkan, bahwa bahwa hak angket adalah kewenangan DPR untuk menginvestigasi kebijakan pemerintah--dalam hal ini Presiden dan atau Wakil Presiden-- itu betul. Karena ujung angket adalah menyatakan pendapat bahwa berdasarkan angket, Presiden dan atau Wakil Presiden telah melanggar konstitusi atau undang-undang atau pelaksanaan undang-undang.

Simak:
Johan Budi: Presiden Menolak Jika Rekomendasi Pansus Lemahkan KPK

"Ujung menyatakan pendapat adalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya. Makanya hak angket tidak bisa digunakan secara sembrono atau sembarangan," kata Hifdzil.

Makanya, kat dia dalam konteks hukum tata negara, angket itu diperuntukkan bagi DPR untuk mengawasi eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden), bukan untuk yudikatif (kekuasaan kehakiman). Bukan pula untuk cabang kekuasaan negara yang keempat (di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif) seperti lembaga independen negara semacam KPK ini.

"Jadi ada kebablasan pemikiran dari pendapat Yusril bahwa KPK itu bisa diangket karena dibentuk dengan Undang-undang," kata dia, menegaskan.

Ia mencontohkan lagi, Dewan Pers itu juga disebut dalam undang-undang. Lalu, apa kemudian Dewan Pers itu bisa jadi objek angket? "Tentu tidak, kan? Terimakasih kepada yang telah menolak hak angket KPK, terimakasih kepada yang sudah bergabung dalam gerakan yang waras," kata Hifdzil.

MUH SYAIFULLAH