Siti Zuhro LIPI: Butuh 5 Tahun Lebih Pemindahan Ibu Kota Negara  

Reporter

Sabtu, 8 Juli 2017 19:44 WIB

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan persiapan sebuah daerah untuk menjadi pengganti dan pemindahan ibu kota negara memakan waktu lama. "Bisa jadi lima tahun atau bahkan lebih," ujarnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 8 Juli 2017.

Siti Zuhro mengatakan daerah yang akan menjadi ibu kota negara baru harus mempersiapkan fasilitas infrastruktur. Sumber daya manusia di daerah tersebut juga perlu disiapkan. Pasalnya, pemindahan ibu kota negara memiliki konsekuensi logis dan berdampak kepada hukum, sosial-politik, ekonomi, demografi, dan geopolitik.

Baca juga:
Pemindahan Ibu kota Negara, Indef: Jakarta Masih Bisa Dibenahi

Daerah ibu kota baru nanti diharapkan bisa menjadi pusat pemerintah dan kota diplomatol yang relatif tenang. "Tidak hiruk pikuk seperti kota industri dan bisnis," ujarnya.

Menurut Siti, daerah baru yang ditunjuk sebagai pengganti ibu kota memiliki keuntungan karena akan dikenal baik secara nasional dan internasional. Dampak positif lainnya adalah pemicu daerah untuk terus berbenah diri dan membangun daerahnya secara berkualitas.

Namun Siti mengatakan penetapan daerah pengganti ibu kota juga masih lama. "Memindahkan ibu kota tidaklah segampang seperti membalikkan telapak tangan," ujarnya. Pemerintah perlu persiapan dan perumusan yang matang untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari rencana tersebut.

Baca pula:
Indef Pertanyakan Rencana Pemindahan Ibu Kota Melibatkan Swasta

Pemerintah harus menyiapkan naskah akademis yang membahas tentang urgensi, relevansi, dan signifikasi pemindahan ibu kota. Alasan filosofis, hukum, sosiologis, ekonomi, demografi, geografi, dan politik harus disertakan. Selain itu, pemerintah harus memiliki alasan kompleksitas masalah dan beban yang ditanggung Jakarta selama ini sehingga ada logika yang tak bisa membantah pemindahan ibu kota.

Siti mengatakan perumusan pindah ibu kota harus melalui konsultasi publik yang cukup sehingga tak ada resistensi dari publik. Dia mengatakan sinergi antara masyarakat dan pembuat kebijakan diperlukan untuk menciptakan rasa kepemilikan masyarakat.

Silakan baca:
Pemindahan Ibu Kota, Pakar Kota UGM: Kaltim atau Sulbar

Langkah lainnya adalah simulasi di daerah yang ditunjuk sebagai pengganti. Simulasi ditujukan untuk menakar dampak-dampak negatif.

Siti Zuhro mengatakan seluruh proses pemindahan ibu kota negara tersebut tidak cukup diselesaikan dalam dua atau tiga tahun. Lamanya proses sangat tergantung kesiapan dan kebersamaan pembuat kebijakan dan masyarakat.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

43 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

7 Desember 2023

Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

Bahlil mengatakan kritik dari salah satu calon presiden terhadap pembangunan IKN menimbulkan keraguan calon investor. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

28 November 2023

GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya

Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

1 November 2023

Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking kedua terhadap 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

26 Oktober 2023

Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merespons visi misi capres - cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tak memuat program ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

5 Oktober 2023

Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kemarin mengadiri forum bisnis di Paris, Prancis. Seperti apa peluang investasi dan kerja samanya?

Baca Selengkapnya

Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

23 September 2023

Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut lokasi pembangunan bandara very very important person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah ditetapkan.

Baca Selengkapnya

LIPI Genap 56 Tahun: Lembaga Ilmu Pengetahuan yang Telah Dilebur ke BRIN

23 Agustus 2023

LIPI Genap 56 Tahun: Lembaga Ilmu Pengetahuan yang Telah Dilebur ke BRIN

Awal pembentukan LIPI pada 1967 dimulai dengan peleburan lembaga-lembaga ilmiah yang lebih dulu didirikan.

Baca Selengkapnya

Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

2 Juni 2023

Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

Total pendapatan yang akan diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Rp 172.718.840 dan Rp 155.180.670 per bulan. Begini rinciannya.

Baca Selengkapnya

Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

17 Mei 2023

Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

Heru Budi mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI mempersiapkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global usai tak lagi berstatus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya