Pansus Angket KPK Temui Koruptor, Segera Ada Tersangka Baru E-KTP

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 7 Juli 2017 05:12 WIB

Puluhan wartawan berusaha mendapat gambar saat 14 anggota DPR RI dan Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK Arteria Dahlan masuk Lapas Sukamiskin, Bandung, 6 Juli 2017. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberi sinyal segera menetapkan tersangka baru untuk kasus korupsi pengadaan E-KTP. Ini disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo, ketika ditanyai tanggapannya soal Pansus Hak Angket KPK berkunjung ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menemui para koruptor.

"Mungkin munculnya tersangka baru tidak hari ini, tapi segera," kata Agus di Gedung KPK, Kamis, 6 Juli 2017. Kasus E-KTP menyeret sejumlah anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto pun sempat disebut-sebut terlibat. Politikus Partai Golkar ini pernah dipanggil KPK untuk diperiksa.


Baca: Busyro Muqoddas Sarankan KPK Tetap Dingin Tanggapi Aksi Pansus


Menurut Agus, penyidik KPK sedang bekerja keras untuk menuntaskan kasus E-KTP yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu. "Saya fokus tim agar melakukan pekerjaan dengan cepat, supaya bisa menunjukkan hasilnya ke masyarakat," ujar Agus.


Baca: Jaksa Penuntut Sebut Setya Novanto Terlibat Kasus E-KTP


Ditanyai apa latar belakang dari calon tersangka baru itu, Agus belum bersedia mengungkapkan. Agus memilih tersenyum ketika ditanya calon tersangka itu dari kalangan politikus. "Anda tunggu saja. Kasus ini memang kasus besar," kata Agus.


Advertising
Advertising

KPK memeriksa enam saksi terkait kasus E-KTP pada Kamis, 6 Juli 2017. Mereka adalah mantan Ketua DPR Marzukie Alie, Djamal Asis, Tamsil Linrung, Marcus Mekeng, Agun Gunandjar.

ISTMAN MP

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya