TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Rizieq Syihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI dengan Pemerintah. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow di Hotel Balairung, Matraman. "Saya terlibat secara pribadi sebagai negosiator," ujar Yusril di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni 2017.

Adanya rekonsiliasi, kata Yusril Ihza Mahendra, antara GNPF MUI, Rizieq Syihab dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. "Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," katanya.

Baca juga:
Rizieq FPI Ingin Rekonsiliasi, Yusril Ihza: Formulasinya Abolisi
Gelar Aksi 5 Mei 2017, GNPF MUI Beberkan Tuntutannya

Sebaliknya juga, menurut Yusril pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. "Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi," ujarnya.

Yusril mengatakan, kenal dengan Rizieq, ulama dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif. "Menghindari langkah-langkah yang agresif seperti penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi," katanya.

Baca pula:
Ketua GNPF MUI: Persekusi Hanya Menambah Dendam

Untuk itulah, menurut dia, pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemerintah. Tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis. "Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu merupakan mispersepsi dalam penegakan hukum ini," katanya.

Mengambil posisi di tengah, menurut Yusril karena hubungan pribadi saya dengan para ulama dan tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam formula rekonsiliasi diutamakan menjaga harkat dan martabat semua pihak. "Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya," katanya.

Silakan baca:
Inginkan Rekonsiliasi Pasca Ahok Ditahan, Ini Langkah GNPF-MUI

Hakikat rekonsiliasi ini, katanya adalah persaudaraan. Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara "Itulah akan sangat baik jika Pemerintah merespon positif gagasan rekonsiliasi ini," katanya.

Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak terlibat sebagai kuasa hukum dari tokoh- tokoh yang dikriminalisasi oleh pemerintah. "Sepengetahuan saya, Yusril menjadi negosiator untuk rekonsiliasi," katanya.


IRSYAN HASYIM I S. DIAN ANDRYANTO