Pelatihan Saksi oleh Negara, Koalisi Masyarakat: Pemborosan APBN

Minggu, 11 Juni 2017 19:24 WIB

Partai Nasdem membagikan rekening Bank DKI untuk saksi partai Nasdem di DPC Cengkareng dan di kantor DPD Jalan Pegangsaan. Partai Nasdem

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak pembiayaan pelatihan saksi oleh negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai usulan agar pelatihan dibiayai negara dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu tidak sesuai dengan desain dan tugas lembaga penyelenggara pemilu.

"KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilu, yang bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dengan mengedepankan sikap nonpartisan, netral, dan imparsial," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto di Kantor Rumah Kebangsaan, Jakarta Selatan, Ahad, 11 Juni 2017.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

Menurut Sunanto, pelatihan saksi partai politik atau saksi peserta pemilu adalah tugas para peserta pemilu yang harus dilandasi semangat ideologis untuk mengawal suaranya sebagai kontestan pemilu. Sunanto menuturkan materi yang diusulkan oleh sebagai fraksi partai politik dalam panitia khusus rancangan undang-undang Pemilu telah mencampuradukkan posisi dan peran penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

Sayangnya, usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Padahal pendanaan tersebut memberikan tanggungjawab lebih kepada presiden sebagai pengusul APBN. "Jika beban anggaran terlalu besar maka presiden dianggap tidak mampu memanajemeni keuangan negara," kata Sunanto.

Atas dasar tersebut, Sunanto bersama lembaga masyarakat yang peduli jalannya pemilu menolak pembiayaan pelatihan saksi peserta pemilu atau saksi partai oleh negara. Apalagi, pembiayaan pelatihan saksi tersebut ditengarai akan memakan biaya yang sangat tinggi. Padahal, kondisi keuangan negara berada dalam posisi tidak kondusif.

Simak pula: RUU Pemilu, Tjahjo: Pemerintah Ingin Ambang Batas Parlemen Naik

"Kami menolak karena pembiayaan saksi telah mendistorsi pembagian peran aktor pemilu antara peserta dan penyelenggara, dan yang pasti telah membuat boros keuangan negara," ujar Sunanto.

LARISSA HUDA

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

1 Maret 2024

Pertimbangan MK Soal Penetapan Besaran Persentase Ambang Batas Parlemen

Menurut MK, ambang batas parlemen berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang terkait dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya