Teror Bom Kampung Melayu, DPR Soroti Kapasitas Intelijen

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jumat, 26 Mei 2017 07:25 WIB

Halte Kampung Melayu porak-poranda, kaca-kaca pecah akibat ledakan bom pada 24 Mei 2017. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta - Peran intelijen menjadi sorotan dalam teror bom Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu malam, 24 Mei 2017. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Almasyhari berharap, seusai kejadian tersebut, kemampuan intelijen dalam mendeteksi dan memberikan peringatan dini kepada aparat harus ditingkatkan.

"Secara khusus, Komisi I berharap kapasitas deteksi dan peringatan dini oleh aparat intelijen sekaligus kapasitas cegah-tangkal dini aparat keamanan, terutama di pusat keramaian warga, ditingkatkan," kata Abdul Kharis di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2017.

Baca: Polisi Diminta Telusuri Kaitan Bom Kamping Melayu dan Bom Manchester

Abdul Kharis minta aparat keamanan segera mengungkap identitas pelaku dan aktor di balik bom bunuh diri tersebut. Pengungkapan itu, ucap dia, tanpa mengaitkan dengan agama tertentu, karena kasus bom merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Apa pun motif pelaku, ujar dia, kejadian itu tetap saja merupakan penistaan terhadap kemanusiaan. "Duka yang paling dalam untuk semua polisi yang gugur dan terluka serta korban lain. Kami bersama korban dan keluarga."

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan masyarakat Indonesia tidak boleh sedikit pun memiliki ketakutan dan termakan teror pelaku, sehingga harus bersatu dan bersama membangun kesadaran bahwa teror adalah musuh bersama. "Karena itu, diharapkan adanya sinergi antarlembaga untuk menganalisis penyebab dan memberikan rekomendasi kebijakan secara utuh," ucap Abdul Kharis.

Baca:
Bom Kampung Melayu, Said Aqil: Jangan Ikut-ikutan Sebar Isu

Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty, mengatakan bom Kampung Melayu harus menjadi momentum bersama melawan terorisme dan radikalisme. Menurut Evita, semua pihak harus bersatu dan memberikan dukungan penuh kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta kementerian terkait dalam rangka deteksi dini, penindakan, dan deradikalisasi.

Menurut Evita, masyarakat bisa secara proaktif melaporkan peristiwa mencurigakan di sekitarnya serta ikut serta dalam upaya pencegahan dan deradikalisasi. "Ini harus menjadi momentum perlawanan bagi semua elemen dalam melawan terorisme. Jangan takut, tapi harus selalu waspada terhadap bahaya."

"Saya yakin intelijen sudah melakukan deteksi dini, tahu akan terjadi, tapi lokasi persisnya masih belum clear. Teror itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Evita tidak mau berandai-andai tentang kelompok yang terlibat dalam teror bom Kampung Melayu, termasuk apakah ada kaitannya dengan bom di Manchester dan Filipina.

ANTARA


Video Terkait: Polisi Geledah Rumah Terduga Pelaku Bom Kampung Melayu di Bandung




Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya