Maarif Institute: Sekolah Selama Ini Permisif Ideologi Berbahaya

Reporter

Kamis, 25 Mei 2017 14:13 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Jakarta - Maaruf Institute menggandeng sekolah menengah atas untuk mencegah terjadinya radikalisme. Direktur Eksekutif Maaruf Institute Abdullah Darraz menyatakan lembaga sekolah dalam beberapa tahun belakang ini rawan dimasuki oleh ideologi luar yang berbahaya.

"Sekolah selama ini permisif terhadap ideologi luar yang berbahaya," kata Darraz di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2017. Salah satu ideologi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, ucapnya, ialah ajakan mendirikan negara khilafah. Darraz bahkan melihat tidak sedikit para pengajar yang sudah terinfiltrasi dengan pemahaman itu. (Baca: ITB Larang Aktivitas Ormas di Kampus, Termasuk HTI)

Keterlibatan sekolah khususnya pelajar di sekolah menengah atas, menurut Darraz mempunyai posisi yang strategis untuk mengajak kembali kepada paham Pancasila dan kebinekaan. Maarif Institute sudah melakukan riset pada 2011 mengenai potensi paham radikalisme di Indonesia.

Hasilnya, Darraz menyatakan potensi radikalisme yang masuk melalui sekolah cukup kuat. "(Pahamnya) masuk ke guru, kegiatan ekstrakulikuler, dan kebijakan sekolah yang lemah," ucapnya. (Baca: Yenny Wahid: 11 Juta Warga Siap Lakukan Tindakan Radikal)

Oleh sebab itu, untuk tahap pertama Maarif bekerja sama dengan 22 sekolah menengah atas untuk menelurkan kebijakan yang akan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ada 22 sekolah tingkat atas yang ikut terlibat dalam workshop penguatan institusi sekolah. Ke-22 sekolah itu berasal dari tujuh kota/kabupaten yang tersebar di enam provinsi. "Sekolah-sekolah ini punya komitmen terhadap kebinekaan," kata Darraz.

Kepala Sekolah SMAN 3 Makassar Mirdan Miding menambahkan implementasi yang akan dilakukan ialah mengadakan dialog siswa dengan tokoh-tokoh agama. Selain itu, di setiap mata pelajaran nantinya siswa akan menerima materi tentang nasionalisme atau kebinekaan selama 10 menit.

Mirdan menegaskan materi tentang nasionalisme penting diberikan kepada para siswa sebab dari 16 mata pelajaran yang berbicara soal kebangsaan hanya satu persen. "Kami ingin semua mata pelajaran terintegrasi tentang nasionalisme supaya anak-anak ingat," ucapnya. (Baca: Menristek: Dosen dan Mahasiswa Terlibat Radikalisme Kena Sanksi)

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Baca Selengkapnya

19 Persen PNS Anti Pancasila, Menpan RB Klaim Punya Data Sendiri

21 November 2018

19 Persen PNS Anti Pancasila, Menpan RB Klaim Punya Data Sendiri

Menpan RB akan mengevaluasi data 19 persen PNS anti Pancasila.

Baca Selengkapnya

Wiranto Minta Eks HTI Patuhi Surat Keputusan Bersama

8 Agustus 2017

Wiranto Minta Eks HTI Patuhi Surat Keputusan Bersama

Menkopolhukam Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota HTI untuk mematuhi pernyataan bersama lewat SKB yang akan dikeluarkan tiga kementerian.

Baca Selengkapnya

Dirjen Kebudayaan: Sekolah Jaga Anak dari Doktrin Anti-Pancasila  

6 Agustus 2017

Dirjen Kebudayaan: Sekolah Jaga Anak dari Doktrin Anti-Pancasila  

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menyatakan, sekolah akan menjaga anak dari doktrin anti-Pancasila.

Baca Selengkapnya

Wiranto Klaim SKB Pembinaan Eks HTI Demi Hindari Persekusi

3 Agustus 2017

Wiranto Klaim SKB Pembinaan Eks HTI Demi Hindari Persekusi

Menkopolhukam Wiranto mengatakan penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang Peringatan dan Pembinaan Mantan Anggota HTI buat menghindari persekusi.

Baca Selengkapnya

Orasi Agus Yudhoyono: Islam dan Pancasila Jangan Dibenturkan

29 Juli 2017

Orasi Agus Yudhoyono: Islam dan Pancasila Jangan Dibenturkan

Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan Islam dan Pancasila jangan dibenturkan.

Baca Selengkapnya

PNS Yogya Terlibat HTI, Sultan Minta Daftar Nama

27 Juli 2017

PNS Yogya Terlibat HTI, Sultan Minta Daftar Nama

Sultan menduga kasus PNS yang terlibat HTI ini mirip dengan kasus ormas Gafatar yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

UGM Akan Minta Klarifikasi Dosen yang Terindikasi Terlibat HTI

27 Juli 2017

UGM Akan Minta Klarifikasi Dosen yang Terindikasi Terlibat HTI

Panut Mulyono memastikan UGM akan meminta klarifikasi dosen yang diduga terkait dengan HTI lewat kepala unit atau dekan.

Baca Selengkapnya

Soal Dosen Terlibat HTI, ITS Akan Ikuti Arahan Kemenristekdikti  

26 Juli 2017

Soal Dosen Terlibat HTI, ITS Akan Ikuti Arahan Kemenristekdikti  

Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya menyatakan akan mengikuti arahan dari Kemenristekdikti soal dosen yang terafiliasi HTI.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Para Rektor Dikumpulkan, Dosen Terlibat HTI Diumumkan?

26 Juli 2017

Hari Ini Para Rektor Dikumpulkan, Dosen Terlibat HTI Diumumkan?

Kemenristekdikti akan memanfaatkan pertemuan rektor perguruan tinggi se-Indonesia hari ini buka-bukaan dosen yang menjadi anggota atau simpatisan HTI.

Baca Selengkapnya